Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 1,196 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.05/2019

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Pada Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
54~PMK.05~2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2006

Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum

Diubah dengan :

PMK No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Mencabut :

PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Download :
PMK Nomor 206 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.02/2015

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 163/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
252_PMK.02_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.08/2012

Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara

Download :
PMK Nomor 56 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 48 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.01/2009

Tenaga Pengkaji di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PMK Nomor 63 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.010/2022

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

Download :
36_PMK.010_2022.pdf

Abstrak

PERUBAHAN – SPIN DRAWN YARN – BEA MASUK ANTI DUMPING

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 36/PMK.010/2022, BN.2022/NO. 336; https:jdih.kemenkeu.go.id : 5 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, telah ditetapkan besaran tarif bea masuk antidumping atas barang impor berupa produk Spin Drawn Yarn (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok. Sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) dari Republik Rakyat Tiongkok.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 115/PMK.010/2019 (BN Tahun 2019 No. 883), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031), Permenkeu RI 26/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No. 316).
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 883) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Terhadap barang impor berupa benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 (enam puluh tujuh) desiteks, selain dari benang berkekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau poliester, selain benang tekstur, benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 (lima puluh) putaran tiap meter, selain elastomer, selain dari poliester yang diorientasi sebagian yang termasuk dalam pos tarif 5402.47.10 dan 5402.47.90 yang diimpor dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan Bea Masuk Antidumping.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
5 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2013

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat

Perindustrian

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Mengubah :

PMK No. 44/PMK.04/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011
PMK No. 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
PMK No. 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat

Download :
2013 PMK 120.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.03/2019

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Download :
121~PMK.03~2019Per.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.