Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 1,253 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 59C Tahun 2021
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.E Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Abstrak
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 Tahun 2021
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek Yang Merupakan Anggota Bursa Efek

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut sebagian :
  1. ketentuan mengenai kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.010/2017
Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 51/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema User Spesific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (Usdfs) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Perpajakan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Mengubah :
  1. PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.06/2017
Standar Kompetensi Dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.03/2011
Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.05/2011
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
Diubah dengan :
  1. PMK No. 217/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
  2. PMK No. 200/PMK.05/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 266/PMK.07/2015
Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 223/PMK.07/2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Ncmor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Diubah dengan :
  1. PMK No. 198/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2007
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum

Badan Layanan Umum

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 33/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.02/2010
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011
Diubah dengan :
  1. PMK No. 180/PMK.02/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010
Mencabut :
  1. PMK No. 6/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan