Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.832 peraturan dalam 1,22 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63/M Tahun 1998

Pengangkatan Jaksa Agung

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_63M TH 1998.doc

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 16 Tahun 2005 Tahun 2005

Pajak Penerangan Jalan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_16_2005.pdf

Abstrak

PAJAK

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMUko Tahun 2005 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Telah ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum : 1. UU RI Nomor 34 Tahun 2000 2. UU Nomor 03 Tahun 2003 3. UU Nomor 10 Tahun 2004 4. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 5. UU RI Nomor 33 Tahun 2004 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik yang baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
14 Halaman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/2/2016 Tahun 2016

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 17/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 11 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 74 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 2.B Tahun 2014

TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
491-Peraturan Bupati Nomor 2.B Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/MDAG/PER/4/2013 Tahun 2013

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 18 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 44.2 Tahun 2021

Dewan Pengupahan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 6.2 Tahun 2019 tentang Dewan Pengupaha

Download :
Perbup Sleman Nomor 44.2 Tahun 2021 ttg Dewan Pengupahan.pdf

Abstrak

dewan pengupahan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44.2, BD.2021/NO.44.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengupahan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan sistem pengupahan di Kabupaten Sleman perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Dewan Pengupahan Kabupaten dibentuk oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dalam jumlah gasal sesuai kebutuhan dan kondisi kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengupahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tugas Dewan Pengupahan; Keanggotaan; Tata Cara Pengusulan Anggota; Persyaratan Anggota; Masa Jabatan; Pemberhentian; Tata Cara Penggantian; Tata Kerja Dewan Pengupahan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Jumlah halaman: 12 HLM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 Tahun 2017

Bank Perantara

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
SAL POJK 16 Bank Perantara(1).pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2017

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 54 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tahun 2016

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Download :
POJK Nomor 65 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.