Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,159 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 32A Tahun 2020

Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wakatobi

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO. 32. A TAHUN 2020.pdf

Abstrak

tim-penerapan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32A, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 32.A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; b. bahwa dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wakatobi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wakatobi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Si dang Pendidikan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENERAPAN SPM BAB IV INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN BAB V KOORDINASI BAB VI TIM PENERAPAN SPM BAB VII KERJASAMA BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 5A Tahun 2016

Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Kabupaten Muna Barat

Kesehatan

Download :
Perbup Muna Barat No.05 A Tahun 2016.pdf

Abstrak

jasa-pelayanan-kesehatan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5A, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 194/a Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu membuat Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Bupati Nomor 194/a Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jasa Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah, Perolehan Jasa Pelayanan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2016.
9 halaman

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020

Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Sikakap

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 06a Tahun 2004

RESTRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda No 6a Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010

Tanda Tera Tahun 2011

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Permendag No. 47 Tahun 2010 (2).pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/6/2013 Tahun 2013

Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 66 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 Tahun 2014

Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura yang mengatur Usaha Budidaya Hortikultura

Download :
Permentan Nomor 70 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pengelolaan Aplikasi dan Penamaan Domain Sistem Informasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 40/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 14 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Permendag No. 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Mencabut :

Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Download :
Permendag No. 84 Tahun 2016..pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/KPTS/HK.150/M/6/2019 Tahun 2019

Program Legislasi Pertanian Tahun 2019

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Kepmentan Nomor 425 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.