Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.832 peraturan dalam 1,176 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17A Tahun 2015

Pengembangan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
94Perwal No. 17 A Tahun 2015.pdf

Abstrak

TEKNOPOLITAN BATIK - PENGEMBANGAN

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17A, BD.2015/NO.17A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran petabangunan sebagaimana ditetapkan di dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2015 dan diperkuat dengan RPJMN Tahun 201S - 2019 Bab II Lingkungah Strategis, khususnya terbangunnya teknopolitan, perlu didukung dengan kebijakan pefigembangan Teknopolitan Batik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat; ahwa untuk mewujudkan Teknopolitan Batik dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kawasan dan lembega, menata ruang wilayah yang ada secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing produk batik dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pengembangan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, maksud, tujuan dan sasaran, kebijakan strategis, masterplan dan struktur ruano kawasan teknopolitan, tahapan pengembangan, kelembagaan, pengelolaan dan sumber dana.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2015.
8 hal

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Pendelegasian Wewenang Untuk Melantik Dan Mengambil Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2006 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 30 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.04/2020

Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kebijakan Akuntansi

Download :
SE OJK Nomor 14 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 121/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengelolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 100/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 121 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/4/PBI/2009

Transaksi USD Repurchase Agreement Bank kepada Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Peraturan BI No. 11-4-PBI 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen KKP No. 6/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 Tentang Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 33 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

SIstem Pemantauan Kapal Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Mencabut :

Permen KKP No. 42/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 10 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 489/37 Tahun 2014

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWAL SIBOLGA NO. 35 TAHUN 2014_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/29/PBI/2008 Tahun 2008

Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 17/18/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 12/13/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

Mencabut :

Peraturan BI No. 7/22/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 10-29-PBI-2008.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18B Tahun 2012

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
5072PERWALI_NO_18-B_TAHUN_2012.pdf

Abstrak

blud - STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18B, BD.2012/NO.71

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan Griya Layak Huni sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan WaJikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Griya Layak Huni Kota Surakarta; bahwa guna kelancaran dan efektifitas kerja. maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, monitoring dan evaluasi, standar pelayanan minimal, indikatir pelayanan minimal, rencana pencapaian SPM.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2009.