PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.300 peraturan dalam 1,009 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.012/2014
Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.07/2012
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012

APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.05/2010
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.01/2021
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/201 7 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial rnelalui Assessment Center di Lingkungan Kementerian Keuangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui Assessment Center di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.05/2016
Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PMK No. 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011
Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.02/2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara
Mengubah :
  1. PMK No. 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Juran Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.06/2021
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 107/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
  2. PMK No. 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan