Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,139 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.03/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Mengubah :

PMK No. 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Download :
PMK Nomor 84 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 6.a Tahun 2020

Pedoman Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 06.a 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.02/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional

Download :
129_PMK.02_2022.pdf

Abstrak

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL – JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 129/PMK.02/2022, BN.2022/NO. 820; https:jdih.kemenkeu.go.id : 3 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional

ABSTRAK:

jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 dan untuk optimalisasi pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak pada Badan Riset dan lnovasi Nasional dan guna memberikan dasar hukum atas jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak berupa Jasa Pendidikan pada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245), PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 268, TLN No. 6584), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 970), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031), Permenkeu RI 210/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 1508).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan dalam angka XXXIII Jasa Pendidikan pada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1508), ditambahkan huruf B, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
205 HLM, Lampiran halaman 4-205.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.05/2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 77/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
PMK No. 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum

Download :
PMK Nomor 53 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.02/2017

Standar dan Uji Kompetensi Serta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PMK Nomor 103 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2017

Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Mencabut :

PMK No. 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Download :
PMK Nomor 222 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.010/2018

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Timah Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Dan Taiwan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 214 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.05/2015

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah

Download :
181~PMK.05~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.07/2009

Alokasi Kekurangan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008

APBN Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PMK Nomor 137 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.04/2014

Registrasi Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan

Mencabut :

PMK No. 95/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan
PMK No. 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan

Download :
2014 PMK 59.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.