PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,162 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.05/2019
Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Penggantian Dana Kegiatan yang Dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.07/2019
Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019

APBN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.05/2019
Dana Perhitungan Fihak Ketiga

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Mencabut :
  1. PMK No. 88/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.07/2016
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 271/PMK.06/2015
Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 169/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.07/2014
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PMK No. 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 190/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2014
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PMK No. 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 184/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.07/2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2014

APBN

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PMK No. 85/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2014
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.08/2011
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 95/PMK.08/2014 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
Diubah dengan :
  1. PMK No. 77/PMK.08/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
Mengubah :
  1. PMK No. 92/PMK.08/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
  2. PMK No. 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan