Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.958 peraturan dalam 1,03 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 7 Tahun 1972

PAJAK POTONG HEWAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-Nomor-7-Tahun-1972.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 2.A Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

APBD

Download :
PERBUP NOMOR 2.A TENTANG PERUBAHAN PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2.A, LEMBARAN LEPAS

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

ABSTRAK:

-bahwa akibat bencana alam gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara sehingga pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara non tunai dalam upaya memberikan kepastian hukum, tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, belum dapat dilaksanakan tepat waktu oleh seleruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara perlu diubah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI 2 PASAL, MENGUBAH DAN MENGATUR HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Aanggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
TIDAK ADA
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7A Tahun 2016

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA

Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 7.A THN 2016 TTG P2TP2A.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7A, BD.2016/NO.7A, LL KAB. KAYONG UTARA: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK:

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA
UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, Uu No.23 Tahun 2014, Perda No. 2 Tahun 2009, Perda No.13 Tahun 2014
Ketentuan umum; Pembentukan dan Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Susunan Organisasi; Keanggotaan; Tugas; Tata Kerja; pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan; Pembiyaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
10 Halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2010 Tahun 2010

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 22/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Download :
pojk 42-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/38/PBI/2016 Tahun 2016

Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 18-38-PBI 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 Tahun 2013

Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Download :
Peraturan BI No. 15-11-PBI-2013.PDF

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/19/PBI/2001

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2001

Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 11/5/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/19/PBI/2001 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2001

Download :
Peraturan BI No. 3-19-PBI-2001.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 Tahun 2011

Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

Diubah dengan :

Permenkes No. 26 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi

Mencabut :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi

Download :
Permenkes Nomor 1871 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Pengendalian Residu Obat Ikan, Bahan Kimia, Dan Kontaminan Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 37/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi

Mencabut :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 39 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	Penetapan Pajak Potong Hewan sebagaimana yang tersebut dalam Perda tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini. UU No. 16 Tahun 1965; UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 1957; Peraturan Tata Tertib DPRD Tingkat II Kab. Batang Hari No. 04/KPTS/DPRD-II/BH/1972 Perda ini mengatur tentang PAJAK POTONG HEWAN
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 2 hlmn

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2012.