Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,121 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.06/2014

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara

Diubah dengan :

PMK No. 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara

Mengubah :

PMK No. 163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
PMK No. 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
PMK No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara

Download :
48_PMK.06_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.04/2015

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Hutang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai

Mengubah :

PMK No. 159/PMK.04/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai

Download :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15-PMK.04-2015.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.02/2013

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Mengubah :

PMK No. 29/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
PMK No. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Download :
2013 PMK 156.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2012

Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013

APBN Standar/Pedoman

Download :
2012 PMK 201.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.05/2010

Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011

APBN

Download :
PMK Nomor 192 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.06/2010

Kualitas Piutang Kementrian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara

Download :
PMK Nomor 201 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.05/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Mengubah :

PMK No. 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah

Download :
108~PMK.05~2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.02/2016

Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 195/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat

Download :
PMK 9_PMK.02_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.05/2020

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi pada Kementerian Agama

Badan Layanan Umum

Download :
155_PMK.05_2020.pdf

Abstrak

TARIF LAYANAN BLU – INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI – KEMENTERIAN AGAMA

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 155/PMK.05/2020, BN.2020/NO.1185, https:jdih.kemenkeu.go.id : 11 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi pada Kementerian Agama

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Agama melalui Surat Nomor 5799 /SJ /B.III.2/KU.03.1/08/2019 Surat tanggal 13 Agustus 2019, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502)sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.95), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 227/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi pada Kementerian Agama dapat memberikan tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama. Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerjasama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
-
-
11 HLM, Lampiran halaman 10 s.d. 11.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.05/2014

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 86/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT