Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian Serta Substantif Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Layanan Umum Daerah, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap BLUD Oleh Pembina dan Pengawas BLUD Diatur Dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalog Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalog Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan ini Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian Serta Substantif Pemerintah Daerah;
Ketentuan Umum;
Kedudukan Dewan Pengawas;
Tugas Dewan Pengawas;
Wewenang Dewan Pengawas;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan
memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan,
perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai
dengan tugas dan fungsi organisasi;
b. bahwa Peraturan Bupati Lamongan Nomor 66
Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
perlu disesuaikan dengan perkembangan
organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
lnformasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi
Arsip Statis; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan.
Ruang lingkup penyelenggaraan tata kearsipan dalam
Peraturan Bupati ini, meliputi :
a. pengurusan surat;
b. pemberkasan arsip; dan
c. penyusutan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
149 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpanan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempertinggi mutu penyelenggaraan
kearsipan, perlu adanya standarisasi sarana dan prasarana
kearsipan khususnya penggunaan sarana penyimpanan
arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpanan Arsip di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penggunaan sarana penyimpanan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan untuk pembangunan di Daerah;
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Balangan ini Mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 7 Tahun 1971; UU No 16 Tahun 1992; UU No 6 tahun 1996; UU No 38 Tahun 2003; UU No 31 Tahun 2004; UU No 16 Tahun 2006; UU No 27 Tahun 2007; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 1979; PP No 28 Tahun 2012; Keppres No 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republi Indonesia No 6 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.15/MEN/2010; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 7 Pasal, dan Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3;
Bab III Jadwal Retensi Arsip, Pasal 4-Pasal 6;
Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 7.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Perikanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No 68 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai
sumber informasi bagi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu
dilakukan penyelamatan arsip yang bernilai guna
melalui pelaksanaan penyusutan arsip dengan
pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang
telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna,
serta penyerahan arsip statis; bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan
penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo, perlu adanya pedoman
penyusutan arsip; bahwa untuk memberikan arah dan landasan
hukum dalam kegiatan penyusutan arsip diperlukan
pengaturannya dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusutan Arsip;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Pemindahan Arsip Inaktif
Bab IV Pemusnahan Arsip
Bab V Penyerahan Arsip Statis
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
jadwal retensi arsip subtantif di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BN.2021/No. 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan surata kepala arsip nasional
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala arsip nasional nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Kepala arsip Nasional nomor 15 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016; Perbup No. 42 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang jadwal retensiarsip subtantif di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan penyerahan aktif dan pemindahan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 68 Tahun 2017
KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2017/ No. 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan arsip di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu
mengatur klasifikasi arsip; dan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, Klasifikasi Arsip ditetapkan oleh pimpinan
pencipta arsip; sehingga perlu
menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan
tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten
Humbang Hasundutan.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 19 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Humbang Hasundutan No. 6 tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan, Pola Klasifikasi Arsip, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
3 hlm, Lampiran : 49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Tahun 2022 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kearsipan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ANRI No. 22 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 679 Tahun 2020; Perka ANRI No. 6 Tahun 2021; Perda No. 1 Tahun 2015
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sistem Kearsipan Daerah Bab III Srikandi Bab IV Simpul Jaringan Aplikasi SIKN Bab V JIKD Bab VI Pembinaan dan Pengendalian Bab VII Pelaporan Bab VIII Pendanaan Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
