Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,175 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Kepmenperindag Nomor 84 Tahun 2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Download :
Permendag No. 34 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 49A Tahun 2012

Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Biaya Operasional Sekolah Swasta, Madrasah Negeri Dan Swasta Serta Salafiyah Yang Anggarannya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi

APBD Pendidikan

Download :
BD Perwal Nomor 49.A Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10.A Tahun 2016

Target Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 128/Permentan/OT.140/11/2014 Tahun 2014

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk Dan Kebun Entres Kopi Arabika Dan Kopi Robusta

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan

Download :
Permentan Nomor 128 tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/36/PBI/2005

Transaksi Swap Lindung Nilai

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 15/17/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/38/KEP/DIR tanggal 14 Juli 1995 tentang Transaksi Swap Bank Indonesia dengan Bank

Download :
Peraturan BI No. 7-36-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 16A Tahun 2012

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Bantuan Operasional Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Tahun Anggaran 2012

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
5043PERWALI_NO_16-A_TAHUN_2012.pdf

Abstrak

HIBAH BANTUAN OPERASIONAL - PETUNJUK TEKNIS

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16A, BD.2012/No. 26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Bantuan Operasional Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk menunjang kegiatan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan belanja hibah berupa bantuan operasional kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (I) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Bantuan Operasional Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Bantuan Operasional Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, peruntukan, bentuk bantuan dan besaran, tata cara pengajuan, tata cara pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
13 hlm

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 74/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan

Mencabut :

Permen KKP No. PER.31/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar

Download :
Permen KKP Nomor 23 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 9 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian

Mencabut :

Permentan Nomor 54/Permentan/OT.140/9/2011

Download :
Permentan Nomor 21 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2018

Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

keprotokolan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2.A, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, Pimpinan Kementrian, Pimpinan Lembaga Negara serta Tokoh Masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan keprotokolan; Dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Keprotokolan.
UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 21; UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 9 Tahun 2010; PP No. 62 Tahun 1990; PP No. 24 Tahun 2004 yang telah diubah, terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; Perda Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Keprotokolan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup, acara resmi daerah, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, tamu daerah, dan ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2005.