Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,159 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 17a Tahun 2012

PEMELIHARAAN HEWAN BERESIKO RABIES

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 11B Tahun 2017

Bantuan Biaya Operasional Satuan Pendidikan

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERWALI_NO_11-B_TAHUN_2017.PDF

Abstrak

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11B, BD.2017/No.40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Biaya Operasional Satuan Pendidikan

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan dan layanan pendidikaan dasar yang berkualitas, merata dan terjangkau maka Pemerintah Kata Surakarta perlu memberikan dukungan pembiayaan untuk biaya operasional satuan pendidikan; bahwa agar pengelolaan biaya pendidikan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai petunjuk teknis pemberian biaya operasional satuan pendidikan; bahwa berdasar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan konkuren yang salah satunya uru.san bidang pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan W alikota ten tang Bantuan Biaya Operasional Satuan Pendidikan;
Undang-Undang Namar 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, pembiayaan, bantuan BOSP berbentuk belanja langsung non hibah, bantuan BOSP berbentuk hibah, monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
26 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 204a Tahun 1960

Pengangkatan Sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 96 Tahun 1964 tentang Pengangkatan Direksi Bank Pembangunan Indonesia

Download :
Keppres No 204a Tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 22.1 Tahun 2020

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung

Abstrak

bangunan gedung

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22.1, BD.2020/NO.22.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

bahwa untuk efektivitas, kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
Dasar Hukum peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10Tahun 2019;
Materi Pokok : Mengubah ketentuan Pasal 35, Pasal 80, Pasal 81, menghapus Pasal 72;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, diubah
Jumlah Halaman : 9 HLM

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020

Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Jaya Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Aceh

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 76 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor NOMOR 3 TAHUN 2021 Tahun 2021

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BESTARI TANJUNGPINANG

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
perda _ 3 _ 2021 _ jdihtpi(180).pdf

Abstrak

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BESTARI TANJUNGPINANG

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. NOMOR 3 TAHUN 2021, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 47

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BESTARI TANJUNGPINANG

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 94 Tahun 2017; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Bestari dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
50 Halaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2011 Tahun 2011

Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Permentan No. 26/Permentan/OT.140/3/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

Download :
Permentan Nomor 3 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 12.d Tahun 2018

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018

Desa

Abstrak

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENJABAT KEPALA NEGERI - NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12.d, BD. No. 2018/355.d, LL Kab SBT : 4 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 40 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 2014 yang telah diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 43 tahun 2014 yang diubah terakhir dengan PP No 47 tahun 2015; PERMENDAGRI No 112 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 82 Tahun 2015; PERDAKABSBT No 1 Tahun 2009; PERDAKABSBT No 5 Tahun 2017; PERDAKABSBT No 6 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Syarat-Syarat Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian COVID-19 / Corona

Download :
Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.03/2018 Tahun 2018

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
pojk 24-2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.