Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,248 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018

Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, Dan Penilik Bangunan

Kepegawaian, Aparatur Negara Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PermenPUPR11-2018.zip

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa No. 7.a Tahun 2017

Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Perbup No 7.a Tahun 2017.pdf

Abstrak

pajak-daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7.a, LD.2017/No246.a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Mamasa secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah.
dasar hukum: UU No.19 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.07/2010; Perda Kabupaten Mamasa No.2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamasa No.3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamasa No.4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamasa No.5 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamasa No.6 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamasa No.7 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamasa No.8 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2012.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai jenis pajak daerah dan Sistematika Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35A Tahun 2016

HORORARIUM KADER POSYANDU PEKOR DAN BANTUAN OPERASIONAL KELOMPOK KERJA POSYANDU PEKON/KELURAHAN SERTA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kesehatan Desa

Download :
PERBUP_35A_2016.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 6 (Enam) Produk Perikanan Nonkonsumsi

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 27 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 20.1 Tahun 2021

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
20.1 STANDART HARGA SATUAN PEMKAB TA 2022.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20.1, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 20.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab. Lamongan No 11 Tahun 2007; Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018.
Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD. Dalam perencanaan anggaran Standar Harga Satuan, berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD. Dalam pelaksanaan anggaran Standar Harga Satuan, berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. Ketentuan mengenai standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2008 Tahun 2008

Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Mencabut :

Kepmenko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/MK.WASPAN/9/1999

Download :
PERMENPAN NOMOR 09 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 6.a Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Banjar No. 14 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2017 Tahun 2017

Reksa Dana Target Waktu

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 34 - reksadana target waktu(1).pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1.B Tahun 2018

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03 /PER/M.KUKM/III/2015 Tahun 2015

Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Arsip Koperasi, UMKM

Download :
Permen UKM Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.