Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,145 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 Tahun 2012

Rencana Strategis Kememterian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 3/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014

Mencabut :

Permen KKP No. PER.06/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014

Download :
Permen KKP Nomor 15 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 17C Tahun 2011

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2009

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup 17c Th 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 15a Tahun 2007

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 19.1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Sleman No.15a Tahun 2007 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sleman
PERBUP Kab. Sleman No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Sleman No.15a Tahun 2007 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sleman

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 2.2 Tahun 2013

Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kota Pontianak Tahun 2013

Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA PONTIANAK TAHUN 2013

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2.2, BD.2013/NO.2.2, TBD No.2.2, LL KOTA PONTIANAK: 16 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kota Pontianak Tahun 2013

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2013, Walikota diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 68 Tahun 2002, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 54 Tahun 2005, Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Pergub Kalar No. 52 Tahun 2012, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008.
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA PONTIANAK TAHUN 2013

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
16 halaman, 13 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01.a Tahun 2010

Program Legislasi Daerah Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Pergub No. 01.a Program Legislasi Daerah.doc

Abstrak

legislasi - program

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 01.a, BD.2010/No.01.a

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Program Legislasi Daerah Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

bahwa penyusunan peraturan daerah dan gubernur perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat; bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan gubernur perlu disusun program legislasi daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Prolegda yaitu instrument perencanaan program pembentukan produk hokum daerah dan peraturan gubernur yang disusun secara berencana, terpadu dan sistemaatis

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2010.
lampiran : 5 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 100A Tahun 2019

PEDOMAN PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA HAFIDZ QUR’AN

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download :
Peraturan Wali Kota_100.A_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Penilaian Pejabat Fungsional Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Teladan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen KKP No. 43/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan

Download :
Permen KKP Nomor 5 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015

Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai di Tingkat Petani

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permendag No. 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 54C Tahun 2020

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81C Tahun 2019

Download :
Perwal Pekalongan 54C 2020.pdf

Abstrak

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA - pns

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54C, BD.2020/No. 54C

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perwali tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS pada Badan Daerah di Lingkungan Pemko Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 11 Tahun 2017; PermenPANRB No 1 Tahun2 020; Perda Pekalongan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81C Tahun 2019 dicabut.
17 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 4c Tahun 2022

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Media Komunikasi Elektronik

Pengaduan Internal

Download :
2022perwal3375004C.pdf

Abstrak

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI MEDIA KOMUNIKASI ELEKTRONIK - pengelolaan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4c, BD.2022/No.4c

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Media Komunikasi Elektronik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pekalongan, perlu melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi; bahwa untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan fungsi berbagai media pengaduan pelayanan publik perlu dilakukan pengelolaan pengaduan pelayanan pu blik melalui media komunikasi elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Media Komunikasi Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup dan prinsip, hak dan kewajiban pelapor, kewajiban pengelola pengaduan, TPPK, mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan publik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.