Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,109 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Tanda Pengenal Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen KKP No. 46/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanannomor 34/PERMEN-KP/2016 Tentang Tanda Pengenal Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 34 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 103A Tahun 2016

Pengelolaan Ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Kesehatan Struktur Organisasi

Download :
BD Perwal Nomor 103.A Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 39A Tahun 2019

Perubahan Ketiga atas Perwako Padang No 83 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Download :
pw_39A_tahun_2019.pdf

Abstrak

APBD

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39A, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 39a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Perwako Padang No 83 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10), telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 83) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Noor 34 Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 34); bahwa dengan adanya beberapa rekening Belanja Kegiatan SKPD yang belum diakomodir dalam DPA SKPD, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disempurnakan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Anggaran Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018.
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERWAKO PADANG NO 83 TAHUN 2018 TENTANG APBD TA 2019, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT : Pasall Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 2.779.316.912.000,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah 1. Pendapatan AsH Daerah Rp. 824.377.000.000,00 2. Dana Perimbangan 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. Rp. 1.572.720.218.000,00 282.219.694.000,00 Jumlah Pendapatan Rp. 2.679.316.912.000,00 b. Belanja Daerah: 1. Belanja Tidak Langsung : . a) Belanja Pegawai b) Belanja Bunga c) Belanja Hibah d) Belanja Bantuan Sosial e) Belanja Bantuan Keuangan f) Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.166.668.922.158,00 4.198.402.972,00 42.504.775.000,00 12.663.140.000,00 888.309.104,00 9.175.329.834,00 1.236.098.879.068,00 2. Belanja Langsung : a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang dan Jasa c) Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Surplus / Defisit Rp. Rp. Rp. 99.145.162.455,00 797.158.857.076,00 594.703.013.219,00 1.491.007.032.750,00 2.727.105.911.818,00 (47.788.999.818,00) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan 2. Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. Rp. Rp. 100.000.000.000,00 52.211.000.182,00 47.788.999.818,00 Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
7 halaman

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/19/PBI/2014

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 23/4/PBI/2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia
Peraturan BI No. 18/8/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia
Peraturan BI No. 18/13/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Mengubah :

Peraturan BI No. 15/17/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 16-19-PBI 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.92/MEN/2009 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 37 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 5 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 39A Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERWAL39A2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/M.KOMINFO/4/2008 Tahun 2008

Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional

Download :
Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 200.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/KPTS/PK.020/M/01/2019 Tahun 2019

Penetapan Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur Sebagai Wilayah Sumber Bibit Kuda Sandelwood

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Kepmentan Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.05/2001

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentanng Keringan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal

Diubah dengan :

PMK No. 47/PMK.04/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri jasa

Mengubah :

KMK No. 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa

Download :
KMK_28_2001.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2000.