Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.076 peraturan dalam 1,122 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 384 Tahun 1965

Pembebasan Dengan Hormat Dan Pengangkatan Deputi Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Operasi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 384 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung No. 384 Tahun 2016

BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
PERWAL Kota Bandung 384 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 384 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Dan Sekolah/Madrasah

Pendidikan

Download :
384.per.Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 385 Tahun 2007

Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2007

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
III.3.b-SK-Wako-No.385-KPTS-V-2007.pdf

Abstrak

penunjukan-pejabat-penandatangan-spd

2007

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 385, LD.2007/NO.385

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2007

ABSTRAK:

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, dan dalam rangka terselenggaranya proses penatausahaan keuangan daerah secara tertib, taat pearturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, perlu ditunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Dasar hukum dalam Keputusan Walikota ini adalah UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2000; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Prabumulih No. 29 Tahun 2003.
Materi pokok dalam Keputusan Walikota ini mengatur tentang pejabat penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Prabumulih serta tugas dan wewenang pejabat.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 385 Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO 385 TAHUN 2014 tentang RKPD TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 385 Tahun 1965

Perpanjangan Masa Kerja Tim Perencana Perbaikan Dan Peningkatan Front Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 385 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 385 Tahun 2022

Batas Desa Cibeureyeuh Kecamatan Conggeang

Desa

Abstrak

BATAS - DESA - CIBEUREYEUH - KECAMATAN - CONGGEANG

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 385, BD Kab. Sumedang Tahun 2022 No. 385

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cibeureyeuh Kecamatan Conggeang

ABSTRAK:

Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Cibeureyeuh Kecamatan Conggeang
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 385 Tahun 2012

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 385, BD 2012/42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Garut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2009
Terdiri dari 11 pasal 11 Bab yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Pengawasan, Metode Pengawasan, Objek Pengawasan, Program Kerja Pengawasan Tahunan, Sasaran, Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2012.
mengatur mengenai Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
9 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 385 Tahun 1961

Pembentukan Panitia Penyusunan Sistim Perpajakan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 385 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 386 Tahun 2009

Pemutihan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
BD58SrE26.pdf

Abstrak

PEMUTIHAN-IZIN-KEKAYAAN DAERAH

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 386, BD.2009/No.58 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemutihan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa guna mendukung tertib administrasi Izin Pemakaian Tanah Pengairan sebagai salah satu sumber kekayaan Daerah, maka perlu diadakan Pemutihan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Pemutihan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1966.