Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.076 peraturan dalam 1,131 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 377 Tahun 1961

Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Mengadakan Pajak Pendaftaran Perusahaan Dalam Daerah Tingkat II Nias

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 377 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 377 Tahun 1965

Pembentukan Organisasi Islam Afrika Asia Dan Pengangkatan H. Asyaichu Sebagai Ketua Dewan Pimpinan, Marzuki Yatim Sebagai Kepala Sekretariat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres No 377 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 378 Tahun 2006

Ketentuan Pengeluaran Anggaran Mendahului Penetapan Perda APBD/Perubahan APBD Kabupaten Banjarnegara

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
BD32SrA4.pdf

Abstrak

PENGELUARAN ANGGARAN-APBD

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 378, BD.2006/No.32 Seri A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pengeluaran Anggaran Mendahului Penetapan Perda APBD/Perubahan APBD Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan berkaitan dengan pengeluaran anggaran mendahului penetapan APBD/Perubahan APBD, maka perlu diatur Ketentuan Pengeluaran Anggaran Mendahului Penetapan Perda APBD/Perubahan APBD Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19;
Peraturan Bupati ini mengatur bahwa dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran anggaran mendahului penetapan Perda APBD/Perubahan APBD setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Banjarnegara. Dalam aturan ini juga diatur kriteria keadaan darurat yang dimaksud

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2006.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 378 Tahun 2012

Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 497 Tahun 2011 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Garut No. 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Download :
PERBUP KAB. GARUT NO 378 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 378 Tahun 2008

Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 300 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008

APBD

Download :
PERBUP_378_2008.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 378 Tahun 2009

Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009

Kesehatan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
378.per.Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 378 Tahun 2022

Batas Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan

Desa

Abstrak

BATAS - DESA - MEKARBAKTI - KECAMATAN - PAMULIHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 378, BD Kab. Sumedang Tahun 2022 No. 378

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan

ABSTRAK:

Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Batas Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
9 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 378 Tahun 2023

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro

Koperasi, UMKM

Abstrak

peraturan - pelaksanaa - peraturan - daerah - kabupaten - karawang - nomor - 7 - atahun - 2022 - tentang - memperdayaan - dan - pelindungan - koperasi - dan - usaha - mikro

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 378, BD 2023/Nomor 378

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Pasal 16 Pasal 19 Pasal 22 Pasal 32 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 44 Pasal 47 dan Pasal 51 Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2022 perlu menetapkan Perbup tentang peraturan pelaksanaan Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2022 tentang pemberdayaan dan pelindungan koperasi dan usaha Mikro.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1968; UU NO. 25 Tahun 1992 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU NO. 20 Tahun 2008 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen Koperasi dan Usaha Kecil Dan menengan No. 3 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Dan Bantuk Koordinasi Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Tata Cara Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, tata Cara Penyampaian Laporan Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro, Perlindungan Usaha Koperasi Dan Usaha Mikro, Penciptaan Iklim Usaha bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kelembagaan , Tata Cara Dan Bantuk pengawasan Monitoring Dan Evaluasi, tata Cara Kemitraan, Sanksi Administrasi, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
22 Hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 378 Tahun 1961

Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Mengadakan Pajak Pendaftaran Perusahaan Dalam Daerah Tingkat II Sidoarjo

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 378 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 378 Tahun 1965

Pengangkatan Inspektur Jenderal Polisi Sutjipto Danukusumo Sebagai Duta Besar Luar Biasa Di Bulgaria

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 378 Tahun 1965.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2009.