Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,145 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/24/PBI/2003

Pusat Informasi Pasar Uang

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 7/12/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum
Peraturan BI No. 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/19/KEP/DIR tanggal 10 Mei 1994 tentang Pusat Informasi Pasar Uang

Mengubah :

Peraturan BI No. 3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Download :
Peraturan BI No. 5-24-PBI-2003.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) Terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

Mencabut :

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor 06/Per/M-KUKM/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor 03/Per/MKUKM/ I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/KotaKoperasi beserta peraturan pelaksanaannya

Download :
Permen UKM Nomor 23 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 Tahun 2012

Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Mencabut :

Permentan No. 12/PERMENTAN/SR.130/3/2011 Tahun 2011 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Download :
Permentan Nomor 1 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 62A Tahun 2019

Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Perumahan, Permukiman

Download :
692019-0062A.pdf

Abstrak

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62A, BD.2019/No.62A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka upaya pemerintah ketersediaan dan keberlanjutan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman serta memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas sosial atau umum bagi warga pemilik perumahan dan permukiman, Pemda dan pengembang; bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman perlu diatur dalam Peraturan Walikota; bahwa berdasarkai.1 pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perat.uran Walikota tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyerahan PSU, pengelolaan PSU, pengawasan dan pengendalian, sanksi administrasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
16 hal

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/M.KOMINFO/2/2009 Tahun 2009

Kliring Trafik Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 20002 Tentang Kliring Trafik Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor; 25/PER/M.KOMINFO/9/2006

Download :
Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 32 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020

Kawasan Konservasi Perairan Gili Banta Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 21 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 37.g Tahun 2013

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

tata cara pemeriksaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37.g, BD.2013/NO.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran termasuk didalamnya mengatur tentang Pemeriksaan, Peminjaman Dokumen.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 42 halaman tanpa lampiran

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Penanggung Jawab Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2005 tentang Penanggung Jawab Program Pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN)

Download :
Kepmen KKP Nomor 71 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.7 Tahun 2010

Penyiapan dan Penyebaran Aerodrome Forecast Untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download :
Perka BMKG Nomor 7 Tahun 2010.PDF

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.