Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,194 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017

Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK SLIK.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 42.A Tahun 2020

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Abstrak

PEDOMAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42.A, BD.2020/NO.45A, LL Kab. Kayong Utara : 10 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kayong Utara, perlu memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.4 Tahun 1984, UU No.6 Tahun 2007, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2018 , PP No.12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pemberian Insentif dan Santunan Kematian; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
8 HAL

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2011 Tahun 2011

Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
Permen Kominfo Nomor 25 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008

Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) Yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

Download :
Permendag_Nomor__10_Tahun_2008.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 40A Tahun 2011

Pedoman Pengelolaan Tata Persuratan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Download :
perwal no 40a tahun 2011.pdf

Abstrak

pedoman-persuratan

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40A, BD.2011/No.40a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Tata Persuratan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatk:an kelancaran tertib administrasi persuratan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu adanya Pedoman Pengelolaan Tata Persuratan; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Tata Persuratan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, penanganan dan tata persuratan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
41 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 43.a Tahun 2015

Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Perbup ACeh Barat Nomor 43.a Tahun 2015.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43.a, BD.2015/No.43.a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan termasuk jenis pajak daerah yang merupakan kewenangan kabupaten, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Bupati,
UU No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 14 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 4 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 10 Tahun 2012; Perbup No. 23 Tahun 2011.
tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak, Sistem dan Prosedur Pengelolaan BPHTB, Tata Cara Pelaporan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2015.
49 halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2010 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

Struktur Organisasi

Download :
PermenPU1-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2011 Tahun 2011

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

Abstrak

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012

Kode Perilaku Jaksa

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-67/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 14 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012.