Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanggulangan Human Imunodeficiency Virus dan Acquired Imunodeficiency Syndrome (HIV dan AIDS)
ABSTRAK:
bahwa Kebijakan Penanggulangan Human
Imunodeficiency Virus dan Acquired
Imunodeficiency Syndrome (HIV dan AIDS)
harus dilaksanakan secara terpadu melalui upaya
peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan
penularan, pengobatan/perawatan, dukungan serta
penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang
dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang
secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak
epidemik dan mencegah diskriminasi; bahwa Kota Surakarta sangat rentan terhadap
perkembangan HIV dan AIDS, sehingga
berdampak sangat buruk terhadap pembangunan
sosial ekonomi dan dapat mengancam kehidupan
penduduk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b diatas dipandang
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, penanggulangan, mekanisme, kewajiban dan hak, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2008.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 25 Tahun 2015
Pelakanaan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Izin Usaha Jasa Kontstruksi
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25 , B D.201 5 /NO. 2 5 , B L D. KOTA TANGERANG SELATAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelakanaan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Izin Usaha Jasa Kontstruksi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Us
aha Jasa Konstruksi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.18 Tahun 1999, UU No. 51 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kota Tangerang Selatan No. 6 Tahun 2010, Perda Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2014.
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II IUJK;
BAB III Persyaratan dan Tata Cara Pemberian;
BAB IV Persyaratan dan Tata Cata Pemberian TDUP;
BAB V Rekomendasi Tim Verifikasi IUJK dan TDUP;
BAB VI Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha;
BAB VII Laporan Pertanggungjawaban Pemberian IUJK dan TDUP;
BAB VIII Pemberdayaan dan Pengawasan; dan
BAB IX Data Pelayan Jasa Konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2015.
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6.A Tahun 2011
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mencabut :
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-548/BL/2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai sebagai Perantara Pedagang Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.3 yang merupakan lampirannya
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka KomoditiPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut :
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek beserta Peraturan Nomor V.E.1 yang merupakan lampirannya
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 33/PERMEN-KP/2020, BN. 2020 No. 1063, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Muatan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tahun 2015
Permentan No. 05/Permentan/KR.020/3/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina
Peraturan Menteri Pertanian NO. 12/Permentan/OT.140/3/2015, BN. 2015 Nomor 484, jdih.pertanian.go.id
Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Di Tempat Pemeriksaan Karantina
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 27B Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan Pasal 7 Permenkeu No 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau para Penerima Tunjangan yang bersumber dari APBD, yang mengatur ketentuan komponen penghasilan yang menajdi bagian dari Tunjangan Hari Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan atas Perwali No 10 Tahun2 020 Perwali tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS pada BPPPD dan BKD Kota Pekalongan Tahun 2020;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 16 Tahun 1950; UU no 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 75 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No 15 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 tentang pembayaran, tambahan pengahsilan bagi PNS yang meninggal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2020 diubah.
6 hal
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 6/PERMEN-KP/2018, BN.2018 No. 237, jdih.kkp.go.id; 9 Hlm
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
