Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, beserta Peraturan Nomor III.C.2 yang merupakan lampirannya
Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. PER/87/M.PAN/8/2005, jdih.menpan.go.id : 17 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29.1 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 34.2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati
Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan darurat kebakaran
Sekolah Dasar Negeri Delegan 1 Kapanewon
Prambanan, diperlukan rehabilitasi ruang kelas, ruang
guru, pengadaan mebel, serta pengadaan alat praktik
dan peraga siswa;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penggunaan
belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan
mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari
belanja tidak terduga kepada belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan
pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tidak
terduga ke belanja Dinas Pendidikan sebesar
Rpl.766.050.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam
puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undar,g-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peratvran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2020 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20
Tahun 2022 .
Materi Pokok: Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 53.1) yang telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Bupati Sleman
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022.
Peraturan Bupati SLeman yang diubah: :
a. Nomor 1.3 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 1.3);
b. Nomor 3.1 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 3.1);
c. Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 6);
d. Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabnpaten Sleman Tahun 2022
Nomor 8);
e. Nomor 12 Tahun 2022 (Berita Dacrah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 12);
f. Nomor 15 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 15);
g. Nomor 19.1 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 19.1);
h. Nomor 20 Tahun 2022 (Berita Dacrah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 20);
Halaman: 5 hlm, Lampiran: 60 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 Tahun 2016
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/JasaLalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 Tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 18/PRT/M/2016, BN. 2016/NO.708, Jdih.pu.go.id: 11 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2016.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/PERMENTAN/OT.040/8/2016 Tahun 2016
Permentan No. 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian
Mencabut :
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan dan Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 /PER/M.KUKM/IX/2014 Tahun 2014
Permenkop UKM No. 06/PER/M.KUKM/VI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2014 Tentang Kelas
Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40.1, BD 2022 Nomor 40.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat
institusi keluarga perlu dilakukan melalui upaya
optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas di Daerah; b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, Bupati berkewajiban menyusun kebijakan dan
menetapkan langkah-langkah yang terintegrasi dan
konvergen dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas;
Dasar Hukum:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014
Materi Pokok:
KETENTUAN UMUM ,
PEMBENTUKAN KAMPUNG KB ,
KLASIFIKASI DAN OPTIMALISASI KAMPUNG KB ,
PENDANAAN ,
PELAPORAN ,
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
Halaman: 10 hlm, Lampiran: 17 hlm
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 Tahun 2016
Permentan No. 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian NO. 23/PERMENTAN/OT.040/7/2017, BN. 2017 Nomor 998, jdih.pertanian.go.id
Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
