Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 1,031 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1967

Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Republik Indonesia Di Propinsi Irian Barat Dengan Menggunakan Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pembangunan Irian Barat

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Keppres No 256 Tahun 1967.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1952

Pengesahan Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 3/K/1952 Tentang Pernyataan Mutatis-Mutandis Mempergunakan Peraturan Tentang Kerja Lembur Dan Uang Lembur

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Keppres No. 256 Tahun 1952.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1968

Pemindahan Duta Besar Republik Indonesia Untuk Afganistan Ke Jakarta

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No 256 Tahun 1968.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 256 Tahun 2021

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peremuan Dan Perlindungan Anak

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO 256 TH 2021 TTG DPPKBPPPA.pdf

tugas - fungsi - dan - tata - kerja - dinas - pengendalian - penduduk - keluarga - berencana - pemberdayaan - perempuan - dan - perlindungan - anak

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 256, BD 2021/247

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peremuan Dan Perlindungan Anak

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 Dan bahwa berdasarkan ketentuan Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021 Dan sehubungan telah dilakukan penyetaraan di lingkungan Pemkab Garut maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2021; Perbup Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Garut No. 235 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
36 Hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1965

Pembentukan Komando Operasi Berdikari

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres No 256 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1961

Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Pekalongan Tentang Mengubah Untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan Tentang Pajak Kendaraan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Keppres No 256 Tahun 1961.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1951

Pengangkatan Hakim-Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi Surabaya

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Keppres no.256 Tahun 1951.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 256 Tahun 2008

Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

III.3.d.SK-Wako-No.256-KPTS-IV-2008 s.pdf

penunjukan-pengguna-anggaran-pengguna-barang

2008

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 256, LD.2008/NO.256

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih

ABSTRAK:

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Prabumulih maka dipandang perlu menetapkan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dan untuk persiapan dan kesiapan serta untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008, maka dipandang perlu menunjuk Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
Dasar hukum dalam Perwali ini adalah UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 80 Tahun 2003; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Prabumulih No. 1 Tahun 2008; Perda Kota Prabumulih No. 2 Tahun 2008; Perwal Prabumulih No. 4 Tahun 2008.
Materi pokok dalam Perwali ini mengatur tentang pengguna anggaran/ pengguna barang dalam lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 256 Tahun 2023

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Abstrak

Perindustrian

Download file:

Perbup Kab. Purbalingga T... 2023 No 256_ocr.pdf

Produk Dalam Negeri

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 256, BD.2023/NO.256

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Purbalingga, maka sebagai upaya untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa diperlukan pengaturan penggunaan Produk Dalam Negeri; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri yaitu Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintah Lainnya, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/MIND/PER/1/2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang meliputi penggunaan Produk Dalam Negeri, tim P3DN, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dan penilaian dan sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 256 Tahun 2023

Peta Batas Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek

Abstrak

Desa

Download file:

peraturan-bupati-karawang...ampek-1716270985.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1967.