Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 447 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 447, BD Tahun 2022 Nomor 447
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 191, Pasal 200, Pasal 209, Pasal 214, Pasal 218 dan Pasal 223 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; Bab III Pemusnahan Barang Milik Daerah; Bab IV Penghapusan Barang Milik Daerah; dan Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
100 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 448 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 448, BD Tahun 2022 Nomor 448
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 234 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara;
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Barang Milik Daerah Berupa Rumah; dan Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 449, BD.2010/No.17 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Kabupaten Banjarnegara merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu penguasaanya harus dikuasai oleh negara dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banjarnegara,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2010.
64 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 449 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 449, BD.2006/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
Sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dan Angkutan Orang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 April 2006 yang berisi petunjuk pelaksanaannya, maka guna menjamin ketertiban, kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan perizinan angkutan penumpang umum di Kabupaten Karanganyar perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 7 tahun 1999 tentang retribusi izin trayek
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2006.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 450 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 450, BD Tahun 2022 Nomor 450
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tepat sasaran dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin maka perlu adanya aturan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin; bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 16 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang terdiri dari Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Bab IV Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Bab V Pengawasan; Bab VI Larangan dan Sanksi; dan Bab VII Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 452 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Prosedur Pelayanan Dokumen Lingkungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
