PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.096 peraturan dalam 1,189 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 307 Tahun 1960
Penunjukan Menteri Keamanan Nasional, Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah, Atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sebagai Pembantu Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 307 Tahun 2022
Batas Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang

Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 307 Tahun 2022
Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern Pada Inspektorat Kabupaten Kuningan

Pengawasan/Audit Internal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 307 Tahun 2022
Batas Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas

Desa

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 308 Tahun 1964
Pengangkatan Pembantu-Pembantu Menteri Sosial

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 308 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) H.C.G.J. Brugman (Suster Vianney) Cs. (6 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 308 Tahun 1965
Penugasan Ahmad Sukendro Berkunjung Ke Birma, Arab, Ethiopia, Nigeria, Ghana, Aljazair, Italia, Cekoslowakia, Jerman, Jepang Dan Kuba

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 308 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan