PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,161 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 320 Tahun 1965
Pengesahan Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 320 Tahun 1964
Pengangkatan Sri Paku Alam VIII Sebagai Anggota Pembantu MUPPENAS

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 320 Tahun 1961
Pemberhentian Anggota Majelis Pertimbangan Pajak

Perpajakan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 320 Tahun 2022
Batas Desa Citimun Kecamatan Cimalaka

Desa

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 321 Tahun 1960
Penetapan Organisasi Jawatan Sandi

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 321 Tahun 1965
Pembubaran Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi Dan Dewan Pertahanan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 618 Tahun 1961 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional
  2. KEPPRES No. 618 Tahun 1961 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 321 Tahun 2011
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Garut No. 363 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 321 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan