Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Kadungora Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 101 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kadungora Tahun 2019-2024, Dan bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Dan perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 101 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kadungora Tahun 2019-2024.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Terdiri dari 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 197, BD.2009/No.34 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Usaha Ketenagalistrikan Daerah maka dipandang perlu diatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (UIKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU). bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Kepmen ESDM Nomor 1455.K/40/MEM/2000; Kepmen ESDM Nomor 2046.K/40/MEM/2001; Kepmen ESDM Nomor 1752.K/34/MEM/2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2009.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 197 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 197, BD.2010/No.12 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Dasar Air dan Nilai Perolehan Air
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur tentang Harga Dasar Air dan Nilai Perolehan Air; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010.
Peraturan ini memuat harga dasar dan nilai perolehan air di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Dokumen Pemilihan pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan bahwa Kepala daerah dapat menindaklanjuti pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/perkada; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Permen PUPR No 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi melalui Penyedia, menyebutkan bahwa Permen ini menjadi acuan bagi pemda dalam menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel, memenuhi tata nilai pengadaan, kompetitif serta mempunyai perang penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian di daerah, maka perlu menetapkan Perbup tentang Standar Dokumen Pemilihan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Standar Dokumen Pemilihan pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, standar dokumen pemilihan, penyedia pekerjaan konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
