TUGAS - FUNGSI - URAIAN - TUGAS - DAN - TATA - KERJA - DI - LINGKUNGAN - DINAS - TENAGA - KERJA - KOTA - BOGOR
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 172, BD 2021/172
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor
ABSTRAK:
Bahwa Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja telah ditetapkan berdasarkan Perwal Kota Bogor No. 64 Tahun 2021, berkenaan dengan ditetapkannya Perawal Kota Bogor No. 144 Tahun 2021, maka , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2017; Perwal Kota Bogor No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Bogor No. 145 Tahun 2021; Perwal Kota Bogor No. 144 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Kelompok Substansi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
24 Hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 172 Tahun 2015
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUARA SIMPUR KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 172, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 172
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Simpur Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Muara Simpur Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Muara Simpur secara pasti di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 38 Tahun 2007
8. PP RI No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015
11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016
12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012
13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
14. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009
15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 172 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Akselerasi Pengembangan Akses Internet melalui Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Fiber Optik di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menaghadapi era industri 4.0 diperlukan akselerasi pengembangan akses internet dan ketersediaan layanan internet yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap; bahwa menara telekomunikasi bagi koneksi internet dan telepon seluler merupakan salah satu jenis menara telekomunikasi yang diatur dalam Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013 Perubahan atas Penataan Menara Telekomunikasi dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kab Cilacap; bahwa fiber optik merupakan jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapsitas sangat besar yang bertujuan untuk akselerasi pengembangan internet; bahwa menara telekomunikasi dan fiber optik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, merupakan infrastruktur utama penyelenggaraan telekomunikasi untuk tersedianya layanan internet, sehingga diperlukan juga pengaturan penataan dan pengendalian ketersediaan lahan, bangunaan dan ruang udara, agar dapat tertata baik dengan memperhatikan keamanan dan estetika lingkungan; bahwa untuk terwujudnya akselerasi pengembangan internet, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu adanya regulasi untuk menjamin kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang akselerasi pengembangan akses internet melalui penataan dan pengendalian menara telekomunikasi serta fiber optik di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 tahun 1960; UU No 5 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1999; UU No 36 Tahun 1999; UU No 28 tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP no 52 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 27 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap N 9 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, menara macrocell, menara microcell, jaringan fiber optik, pemanfaatan aset pemerintah daerah, monitoring dan evluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 172 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kuningan No. 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 172, BD 2021/ Nomor 172
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 172 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja, meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana danPrasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Penataan Sarana dan Prasarana Kerja;
3. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja;
4. Ketentuan Lain-Lain;
5. Ketentuan Sanksi;
6. Evaluasi;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
