Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.970 peraturan dalam 1,101 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1966

Pembebasan Dengan Hormat dan Penunjukan Deputy Menteri Urusan Operasi.

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Kepres No.165 Tahun 1966.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1968

Penugasan Dr. Sjarif Thayeb Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Memenuhi Undangan Parlemen Australia Dan Selandia Baru

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No 165 Tahun 1968.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 165 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Perbup 165 Tahun 2021 Per...ihan Kepala Desa.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 165 Tahun 2020

Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Astanajapura Kabupaten Cirebon

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Nomor 165 Tahun 2020.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 165 Tahun 2023

Peta Batas Desa Cadas Kertajaya Kecamatan Telagasari

Abstrak

Desa

Download file:

peraturan-bupati-karawang...asari-1704358049.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 165 Tahun 2022

Batas Wilayah Administrasi Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Peraturan Bupati Kotabaru...U VS DESA BETUNG.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD.2022/No.166

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/88/63.02.13.2005/VII/2022 dan Nomor 146.3/082.63.02.13.2004/VII/2022 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru. Batas Desa telah disepakati tarikan garis bayas dan titik koordinatnya oleh Kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wiliyah administrasi desa tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betunng Kecamatan Pamuka Utara Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017.
Batas Wilayah Administrasi Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan penyelesaian tarikan batas wilayah administrasi Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betung Kecamatan Pamukan Utara pada tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut : 1. Bahwa terkait penyelesaian batas Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betung Kecamatan Pamukan Utara, kedua Desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat 2° 18’ 28.177” LS dan 116° 11’ 52.533” BT; 2. Dari titik 01 menuju ke titik 03 dengan titik koordinat 2° 23’ 29.312” LS dan 116°11’ 42.321” BT.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
5 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Keppres No.165 Tahun 1954.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 165 Tahun 2020

Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan Dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB)

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Tanah Laut Nomor 165 Tahun 2020.pdf

retribusi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD.2020/NO.165

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan Dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB)

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha, yang menyebutkan bahwa Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimana Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimaksud merupakan pengganti Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU); bahwa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah laut yang ke-55 dan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada Badan Usaha Perseorangan Lainnya dengan cara pembebasan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB); bahwa pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut juga merupakan bentuk nyata perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terhadap pelaku usaha kecil yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan minat para pelaku badan usaha perseorangan untuk mengurus izin usahanya dengan harapan mindset bahwa “mengurusizin itu susah“ akan berubah menjadi “mengurus izin itu mudah”. Harapan kedepannya hal ini akan menarik para pelaku badan usaha perseorangan untuk berlombalomba meningkatkan usahanya; bahwa penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan, yang dalam hal ini adalah pembebasan retribusi pelayanan Nonperizinan melalui pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan Dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB), berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembebasan Retribusi; 3. Pelaporan dan Pengendalian; 4. Pertanggungjawaban; dan 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
6 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1950

Pengangkatan Mr. Ichsan Sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 165 Tahun 2021

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Nomor 165 Tahun 20...30 Desember 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .