Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dari Bupati Tanah Laut Kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD.2014/NO.407
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dari Bupati Tanah Laut Kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas
kepala Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
penempatan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan di
Kabupaten Tanah Laut merupakan kewenangan Bupati dan
untuk mempercepat penyelesaian penempatan penyuluh di desa
apabila terjadi perpindahan tugas penyuluh dipandang perlumelimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penempatan Penyuluh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut tentang Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari Bupati Tanah Laut
kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; .Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; .Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari Bupati Tanah Laut
kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan, dengan sistematika KETENTUAN UMUM; PELIMPAHAN KEWENANGAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD Tahun 2022 Nomor 165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cidadap Kecamatan Curugbitung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cidadap Kecamatan Curugbitung
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 165 Tahun 2020
ERUBAHAN - ATAS PERATURAN - BUPATI - NOMOR 93 TAHUN 2019 - TENTANG - RENCANA KERJA - PEMERINTAH DAERAH - KABUPATEN BANYUASIN - TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD.2020/No.165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten banyuasin dan sehubungan dengan adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBAD) sebagai akibat adanya perubahan pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin,maka perlu adanya penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin
- Ketentuan Pasal 335 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan ,pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan jangka menegah daerah serta tata cara perubahan Rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah,dan perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Dasar ukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001;UU No 6 Tahun 2002;UU No 17 Tahun 2003;UU No 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU NO 33 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 86 Tahun 2017;Perda No 12 Tahun 2018;Perda No 1 Tahun 2019;Peerbup No 93 Tahun 2019 ;Perbup No 144 Tahun 2018
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : perubahan atas peraturan bupati nomor 93 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten banyuasin tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 165 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kuningan No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan
PERBUP Kab. Kuningan No. 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD 2021/ Nomor 165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 165 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD Tahun 2022 No.165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, luas wilayah, penetapan dan penegasan batas desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 165, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Gerombolan Ibnu Hajar Yang Melapor Sampai Tanggal 17 Agustus 1963
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1963.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
