Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.096 peraturan dalam 1,232 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 261 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Desa

Download :
PERBUP NO 161 2017.pdf

Abstrak

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tedunan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 261, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 261

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Tedunan secara pasti di desa Tedunan; b. Berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegassan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Perbup tentang Penetapan Batas Desa
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 43 Tahun 2008 5. UU No. 6 Tahun 2014 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP No. 38 Tahun 2007 8. PP No. 78 Tahun 2007 9. Permendagri No. 76 Tahun 2012 10. Permendagri No. 56 Tahun 2015 11. Permendagri No. 45 Tahun 2016 12. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.784/Menhut-II/2012 13. Perda No. 7 Tahun 2005 14. Perda no. 9 Tahun 2009 15. Perda No. 2 Tahun 2013
Tujuan penetapan dan penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
8

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1964

Pengangkatan Kembali Brigadir Jenderal Polisi Achmad Bastari Pada Departemen Kepolisian

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 261 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1960

Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Pusat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 261 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 261 Tahun 2014

Tata Cara Keprotokolan

Protokoler

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 112 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Keprotokolan

Download :
Peraturan_Gubernur_Nomor_261_Tahun_2014.pdf

Abstrak

protokol-tata cara

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 261, BERITA OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 62134

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Keprotokolan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kepastian serta optimalisasi pelaksanaan keprotokolan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Keprotokolan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013;
Peraturan Gubernur ini mengatur Protokol yaitu serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun diterapkan, .ycjng meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan antar bangsa.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
5 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1961

Peraturan Daerah Tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Tentang Mengadakan Pajak Kendaraan Dalam Daerah Kabupaten Banjar

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 261 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1966

Mengangkat Laksamana Muda Laut Sjamsul Bachri Tjiptosuhardjo, Sebagai Duta Besar Luar Biasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Pakistan Di Karachi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 261 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1963

Pengawasan/Koordinasi Perusahaan-Perusahaan Negara Dalam Lingkungan Departemen Perhubungan Laut

Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Keppres No 261 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1951

Pengangkatan Perwira Tinggi Di Kalangan Angkatan Darat

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.261 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1965

Pembebasan Pembantu Menteri Perindustrian Dasar Dan Pertambangan Untuk Urusan Perusahaan Negara Dan Industrialisasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 261 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1952

Perpanjangan Waktu Istirahat Di Luar Tanggungan Negara Ir. Ukar Bratakusuma

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No. 261 Tahun 1952.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 1963.