Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 181, https://jdih.setkab.go.id; 4 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penugasan Ismael M. Thayeb S.H. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Departemen Luar Negeri Ke Mixed Commision Indonesia Belanda
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1968.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 181 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 181, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.181
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permentan No. 53/Permentan/KR.040/12/2018 serta berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (2) Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2019.Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap perlu mengatur tata cara pendaftaran pangan segar asal tumbuhan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 86 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata cara pendaftaran pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil di Kabupaten Cilacap. Diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Syarat dan tata Cara Pendaftaran PSAT PD-UK; Tata Cara Penomoran PD-UK; Pengalihan Nomor Pendafatara PSAT; Perubahan Data Pendaftaran PSAT PD-UK; Perpanjangan Nomor Pendaftaran PSAT; Surveilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 181 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 181, BD.2009/No.38 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2008.
Peraturan ini menjabarkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 181 Tahun 2017
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TALANG SALI KECAMATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 181, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 181
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Talang Sali secara pasti di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 38 Tahun 2007
8. PP RI No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015
11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016
12. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
13. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009
14. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memnuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2017.
PERBUP Kab. Kuningan No. 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan dan jangkauan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit perlu mengatur Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.H. Mansyur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2019; . Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/514- KUM/2019
Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Badan Daerah K.H. Mansyur Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pola Tata Kelola
3. Ruang Lingkup
4. Maksud, Tujuan, Visi, Misi, Motto Dan Nilai Dasar
5. Kelembagaan
6. Kerahasiaan Dan Informasi Medis
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 181 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Serayu Larangan Kecamatan Mrebet
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan
memberikan kepastian dan kejelasan terhadap batas
wilayah suatu desa, perlu mengatur penetapan dan
penegasan batas desa di Kabupaten Purbalingga;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, Batas Desa ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa
Serayu Larangan Kecamatan Mrebet;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Serayu Larangan Kecamatan Mrebet yang meliputi Penetapan dan Penegasan Batas. Peta Batas Desa Serayu Larangan Kecamatan Mrebet sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
