Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.096 peraturan dalam 1,17 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 243 Tahun 1960

Pengangkatan Seorang Anggota Ex Seorang Anggota Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat

Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 243 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 243 Tahun 2020

Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Sembilang di OPI Mall Jakabaring Selatan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 243 TH 2020 TTG PELAYANAN TERPADU SEMBILANG.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN - PUSAT - PELAYANAN - TERPADU - SEMBILANG - DI OPI MALL JAKABARING SELATAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 243, BD.2020/No.243

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Sembilang di OPI Mall Jakabaring Selatan

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang berbunyi “Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dapat membentuk Gerai Layanan atau Outlet di Mal b.bahwa dalam rangka pelayanan publik secara prima, perlu memperpendek rentang kendali dengan cara membentuk Unit Pelayanan sesuai dengan geografis wilayah
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 96 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016;PP No 24 Tahun 2018;PP No 24 Tahun 2019;Perpres No 97 Tahun 2014;Permendagri No 138 Tahun 2017;Perbup No 191 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 148 Tahun 2018 ;Perbup No 117 Tahun 2018;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Lokasi,Pelaksanaan,Sumber daya Manusia,Pembiayaan ,Monitoring Evaluasi dan Pengawasan,Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
10 Hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 243 Tahun 1966

Pengangkatan Menteri Keuangan Sebagai Governor Dan Gubernur Bank Sentral/Bank Negara Indonesia Sebagai Alternate Governor Pada Asian Development Bank

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 243 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No. 243 Tahun 2014

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

Badan Layanan Umum Kesehatan

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 243 Tahun 1968

Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Daerah Otonom

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Keppres No 243 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 243 Tahun 1961

Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Gabungan Perusahaan Sejenis

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
pp no 243 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 243 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Purwakarta No. 45 Tahun 2023 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan

Abstrak

Stuktur-organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 243, BD 2021/243

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah wajib melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 061/5875/OTDA,Tanggal 10 September 2021, Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, pemerintah Daerah agar menindaklanjuti hasil pertimbangan yang diberikan Mendagri melalui Gubernur (GWPP) tersebut dengan melakukan penyesuaian Perkada SOTK perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Kedudukan, Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 161 Tahun 2021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32 Halaman.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 243 Tahun 1964

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Wakil Dari Golongan Angkatan Kepolisian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 243 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 243 Tahun 1967

Pengangkatan Anggota Sekretariat Team Pemberantasan Korupsi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
Keppres No 243 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 243 Tahun 2015

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat di Kabupaten Muna Barat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik Koperasi, UMKM

Download :
Perbup Muna Barat No.243 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENDELEGASIAN KEWENANGAN - PELAKSANAAN IZIN - USAHA MIKRO DAN KECIL

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 243,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat di Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Preslden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan lzin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014;
Perbup ini mengatur pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada Camat sebagai pelaksana IUMK

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1961.