Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2014.
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat
Mengubah :
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Perubahan atas peraturan gubernur nomor 170 tahun 2021 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua diprovinsi kalimantan barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya pemberian keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimasa pandemi Covid19, telah ditetapkan Peraturan Gubernur nomor 170 tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.28 tahun 2009; UU no.23 tahun 2014; PP no.55 tahun 2016; PP no.12 tahun 2019;Permendagri no.1 tahun 2021; Perda no.8 tahun 2010; Perda no.8 tahun 2016; Perda no.5 tahun 2020; Pergub no.22 tahun 2013; Pergub no.65 tahun 2019; Pergub no.29 tahun 2021; Pergub no.170 tahun 2021
Peraturan ini merubah Pergub no.170 tahun 2021 pada pasal 7
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
merubah Pergub no.170 tahun 2021
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 176 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 176, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.176
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Honorarium Dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang diperbantukan dalam percepatan penanganan Covid-19 maka diberikan honorarium dan insentif bulanan yang layak berpedoman pada Perbup Cilacap No. 130 Tahun 2020. dalam rangka pelaksanaan pemberian honorarium dan insentif bagi tenaga kesehatan yang diperbantukan berjalan efektif dan efisien, maka Perbup Cilacap No. 130 Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; Uu No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Cilacap No. 130 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Beberapa ketentuan yang diubah : Ketentuan huruf d Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; dna Ketentuan Pasal 8 dihapus.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 176 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 176, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 176
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MASTER PLAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 – 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di
lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo saat ini masih bersifat
sektoral, sehingga perlu upaya pengintegrasian dalam pola
pengembangan dan dukungan kebijakan secara terpadu dan
lintas sektoral yang diwujudkan dalam Master Plan Teknologi
Informasi dan Komunikasi;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan Master Plan Teknologi Informasi
dan Komunikasi, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Master Plan Pengembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo Tahun 2019-2023;
Mengingat :2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57
Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan eGovernment Lembaga;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
65 Tahun 2011;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015
tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2016
tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2016-2018; 21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Master Plan e-Government Tahun 2010-2029 (Berita Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 35);
22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013
Nomor 19);
peraturan ini mengatur mengenai master plan pengembangan trknilogi informasifi lingkungan pemerintah kota probolinggo. pengaturan meliputi antara lain: a. Bagian 1 Ringkasan Eksekutif;
b. Bagian 2 Manajemen Pengembangan Master Plan TI;
c. Bagian 3 Arsitektur Bisnis;
d. Bagian 4 Strategi Pengembangan TI;
e. Bagian 5 Arsitektur Informasi;
f. Bagian 6 Arsitektur Aplikasi;
g. Bagian 7 Arsitektur Infrastruktur;
h. Bagian 8 Organisasi dan Manajemen TI; dan
i. Bagian 9 Pembiayaan dan Pentahapan Implementasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
jumlah 5 halaman + 9 lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
