Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,091 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 175 Tahun 2022

Batas Desa Buniara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang

Desa

Download :
175 2022.pdf

Abstrak

BATAS - DESA - BUNIARA - KECAMATAN - TANJUNGSIANG - KABUPATEN - SUBANG

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 175, BD Tahun 2022 No.175

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Buniara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Buniara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, luas wilayah, penetapan dan penegasan batas desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
10 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 175 Tahun 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup 175 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 175 Tahun 1998

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Meksiko Serikat Mengenai Kerjasama Teknik Dan Ilmu Pengetahuan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_175 TH 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 175 Tahun 1962

Penetapan Daerah-Daerah Darurat Militer

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 175 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 175 Tahun 1999

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 Tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 172 Tahun 1999 tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Perkebunan

Download :
Keppres_No_175_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 175 Tahun 1963

Pemberhentian I.B.P. Manuaba Dan Pengangkatan Dr. M. Isa Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 175 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 175 Tahun 2019

Mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Tanah Laut No. 166 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 175 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 175 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PINJAMAN MODAL USAHA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 175, BD.2019/No.175

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha, dipandang perlu adanya mekanisme pengembalian dana invetasi yang disalurkan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank ke rekening kas umum daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengembalian Dana Invetasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Maksud, Tujuan Dan Sasaran 4. Tahapan Penyetoran Kembali Dana Investasi Ke Kas Umum Daerah 5. Kekurangan Penyetoran Dana Investasi Daerah 6. Kategori Pengembalian Pinjaman Modal Usaha 7. Fasilitasi Kekurangan Penyetoran Dana Investasi Daerah 8. Ketentuan Lain-Lain 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 175 Tahun 2019

Batas Wilayah Administrasi Desa Dirgahayu Kecamatan Pulaulaut Utara Dengan Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
PERBUP NOMOR 175 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 175, BD.2019/NO.175

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Dirgahayu Kecamatan Pulaulaut Utara Dengan Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Antara Desa Dirgahayu Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/64/ DGH/2011/2019 dan Nomor 146.3/180/ SK/DTG/ XI/ 2019 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru serta pelacakan Batas Desa telah disepakati terikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Dirgahayu Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulau laut Timur Kabupaten Kotabaru;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Dirgahayu Kecamatan Pulaulaut Utara Dengan Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
5 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 175 Tahun 2000

Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 57 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara

Download :
Keputusan_Presiden_no_175_th_2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 175 Tahun 1953

Perpanjangan Waktu Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tentang Lalu Lintas Dan Pemungutan Retribusi

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Menetapkan :

Memperpandjang dengan 3 bulan mulai tanggal 25 Oktober 1953 waktu jang dimaksudkan dalam pasal 30 ajat (1) Undang-undang No.22 tahun 1948 untuk mengesahkan peraturan-daerah Propinsi Kalimantan tanggal 24 Djuli 1953 tentang lalu-lintas dan pemungutan retribusi di terusan-terusan jang dikuasai oleh daerah Propinsi tersebu

Download :
Keppres No. 175 Tahun 1953.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 1998.