Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.096 peraturan dalam 1,153 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 237 Tahun 1961

Susunan, Wewenang Dan Tugas Kewajiban Dewan Penempatan Sarjana

Ketenagakerjaan Pendidikan

Download :
pp no 237 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 237 Tahun 1961

Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah I

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 237 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 237 Tahun 1967

Pembentukan Sekretariat Nasional ASEAN

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 237 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 237 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2010 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PerWal No.237 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 237 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Purwakarta No. 37 Tahun 2023 tentang Kdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Abstrak

Stuktur-organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 237, BD 2021/237

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah wajib melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 061/5875/OTDA,Tanggal 10 September 2021, Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, pemerintah Daerah agar menindaklanjuti hasil pertimbangan yang diberikan Mendagri melalui Gubernur (GWPP) tersebut dengan melakukan penyesuaian Perkada SOTK perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Kedudukan, Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
32 Halaman.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 237 Tahun 1966

Izin Pemakaman Jenazah Almarhum Prof. Dr. TSG. Mulia, SH, di Taman Makam Pahlawan (Menteri dan Menteri Muda Pengajaran)

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 237 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 237 Tahun 1952

Penganugerahan Kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Republik Indonesia Masing-Masing Sebuah Panji

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No. 237 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 237 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Desa

Download :
PERBUP NO 237 2017.pdf

Abstrak

penetapan dan penegasan batas kelurahan pajar bulan kecamatan semindang alas kabupaten seluma

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 237, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 237

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Pajar Bulan Kecematan Semindang Alas Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Kelurahan Pajar Bulan secara pasti di Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapakan Pereturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan
1.UU No. 9 Tahun 1967 2.UU No. 3 Tahun 2003 3.UU No. 26 Tahun 2007 4.UU No. 43 Tahun 2008 5.UU No. 6 Tahun 2014 6.UU No. 23 Tahun 2014 7.PP No. 38 Tahun 2007 8.PP No. 78 Tahun 2007 9.PEMENDAGRI No. 76 Tahun 2012 10.PEMENDAGRI No. 56 Tahun 2015 11.PEMENDAGRI No. 45 Tahun 2016 12.PERDA No. 7 Tahun 2005 13.PERDA No. 13 Tahun 2009 14.PERDA No. 2 Tahun 2013
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan: Penetapan dan penegasan batas Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintah, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
7

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 237 Tahun 1960

Susunan Delegasi Ke New York Untuk Menghadiri Sidang Biasa Ke XV Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 237 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 237 Tahun 2022

Batas Desa Bongkok Kecamatan Paseh

Desa

Download :
5. Perbup Nomor 237 Tahun 2022 ttg Batas Desa Bongkok.pdf

Abstrak

BATAS - DESA - BONGKOK - KECAMATAN - PASEH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 237, BD Kab. Sumedang Tahun 2022 No. 237

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Bongkok Kecamatan Paseh

ABSTRAK:

Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Bongkok Kecamatan Paseh
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
8 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2010.