PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.096 peraturan dalam 1,161 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 231 Tahun 1968
Pemberhentian Pembangunan Proyek Pabrik Gula Makariki Di Ceram Selatan

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 250 Tahun 1964 tentang Proyek Pembangunan Pabrik Gula Makariki Di Seram Sebagai Proyek Mandataris
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 231 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Purwakarta No. 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 231 Tahun 2022
Batas Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang

Desa

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 231 Tahun 1950
Pengangkatan Padri Jon Padmosepoetro Sebagai Padri Tentara Dengan Pangkat Letnan Kolonel Tituler

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 231 Tahun 1961
Mengubah Dan Menambah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1958 Tentang Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing

Ketenagakerjaan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 30 Tahun 1958 tentang Dewan Pertimbangan Tenaga Asing
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 231 Tahun 1952
Penetapan Prof. Dr. Priyono Dan Prof. Dr. Tjan Tjoe Siem Sebagai Pegawai Negeri Tetap

Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan