PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.096 peraturan dalam 1,127 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 229 Tahun 1950
Pengangkatan Mr. Loekman Hakim Mr. Indrakusuma,PA. Van Garderen, Mr. FH.Parmentier Sebagai Direksi De Javasche Bank

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perbankan, Lembaga Keuangan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 229 Tahun 1964
Perjalanan Jabatan Ke Luar Negeri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 229 Tahun 2010
Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 229 Tahun 2022
Batas Desa Sukahurip Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang

Desa

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 229 Tahun 1954
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 229 Tahun 1967
Menteri Tenaga Kerja Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 229 Tahun 2023
Batas Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol

Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 230 Tahun 2020
Pendirian Tiga Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Banyuasin

Pendidikan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Nomor 209 Tahun 2020 tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Dalam Kabupaten Banyuasin

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan