Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam rangka penerapan sistem pengendalian internal atas pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Miilik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.6 Tahun 2002; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2014; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banyuasin No.27 Tahun 2006; Perda Kabupaten Banyuasin No.14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuasin No.6 Tahun 2014; Peraturan Bupati Banyuasin No.362 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ruang Lingkup Prosedur OperasionalStandar Pengelolaan BMD yang mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan BMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 227 Tahun 2021
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 227, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan "Convention Concerning The Exchange of Official Publications And Governments Between States" Tahun 1958
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
sistem - evaluasi - implementasi - reformasi - birokrasi - perangkat - daerah - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 227, BD Tahun 2022 No.639
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengukur implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kab. Bekasi Dan agar dalam pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan tahapan dan mekanisme penilaiannya dapat berjalan dengan optimal maka perlu menetapkan Perbup Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 135 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017; Perbup Bekasi No. 195 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pedoman Evaluasi, Kelembagaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 227 Tahun 2022
BATAS - DESA - TANJUNGWANGI - KECAMATAN - CIJAMBE - KABUPATEN - SUBANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 227, BD Tahun 2022 No.227
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2014; Perda Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Luas Wilayah, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
penetapan dan penegasan batas desa padang serunaian kecamatan semindang alas kabupaten seluma
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 227, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 227
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Padang Serunaian Kecamatan Semidang ALas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasn dan kepastian hukum terhadap batas Desa Padang Serunaian Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Padang Serunaian secara pasti di Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapakan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 3 Tahun 2003
3.UU No. 26 Tahun 2007
4.UU No. 43 Tahun 2008
5.UU No. 6 Tahun 2014
6.UU No. 23 Tahun 2014
7.PP No. 38 Tahun 2007
8.PP No. 78 Tahun 2007
9.PEMENDAGRI No. 76 Tahun 2012
10.PEMENDAGRI No. 56 Tahun 2015
11.PEMENDAGRI No. 45 Tahun 2016
12.KEMENHUT No. SK.784/Menhut-ll/2012
13.PERDA No. 7 Tahun 2005
14.PERDA No. 9 Tahun 2009
15.PERDA No. 2 Tahun 2013
Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 227 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kait-Kait
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Puskesmas KaitKait dengan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya dengan menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kait-Kait.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019.
Peraturan ini memuat tentang;Ketentuan umum,Ruang lingkup,Tujuan,visi,dan motto serta tata nilai,Kelembagaan,Pengelompokan fungsi,Pengelolaan sumber daya manusia,Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Menteri Negara
Republik Indonesia Dan Bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Serta Janda Dan/Atau Anak Yatim Piatunya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1961.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
