Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.240 peraturan dalam 1,175 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 147 Tahun 2017

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bulukumba No. 52 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Download file:

Perbup 147 Tahun 2017.pdf

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 147, BD.2017/No.147

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Perangkat Daerah; 5. PeraturanPemerintahNomor18 Tahun2016 tentang Retribusi Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
1. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; 2. SUSUNAN ORGANISASI; 3. TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN; 4. JABATAN; 5. TATA KERJA; 6. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN; 7. PEMBIAYAAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
7

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 147 Tahun 2016

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

PERGUB-NO-147-TAHUN-2016-...I KPH BENGKAYANG.pdf

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 147, BD.2016/NO.147, LL PROV KALBAR: 19 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.41 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.4 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 147 Tahun 2019

Kawasan Tertib Lalu Lintas

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERBUP 147 Tahun 2019 ten...rtib lalu Lintas.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 147 Tahun 2014

Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado Menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perpres Nomor 147 Tahun 2014.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 147 Tahun 1963

Pemberhentian Jabatan Menteri Ad Interim

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Keppres No 147 Tahun 1963.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 147 Tahun 2021

Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP Nomor 147 Tahun 2021.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 147 Tahun 1999

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen

Mengubah

KEPPRES No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen

Download file:

Keppres_No_147 Tahun 1999.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 147 Tahun 2015

Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar Menjadi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 84 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Download file:

Perpres Nomor 147 Tahun 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 147 Tahun 2021

Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

No_147_Tahun_2021_1642666691.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 147, BD 2021/147

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jagka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 , Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 Tahun 2021
Terdiri dari 9 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, renstra PD, sistematika renstra PD, pengendalian dan evaluasi renstra PD, perubahan renstra PD, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
mengatur mengenai rencana strategis perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten bandung tahun 2021 – 2026
16 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 147 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Sukabumi No. 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Download file:

PERWAL NO. 147 TAHUN 2022...TA KERJA DPMPTSP.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.