Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,121 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 169 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur V

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara

Download :
pp no 169 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 169 Tahun 1968

Penugasan HS. Mutahar Direktur Jenderal Urusan Pemuda Dan Pramuka Untuk Menghadiri Advanced Leadership Training Course Di Kuala Lumpur

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 169 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 169 Tahun 1966

Pemberhentian Saudara Martiman Prodjohadidjojo, SH. Sebagai Hakim Tingkat I Dalam Jabatan Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi di Jakarta

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Kepres No.169 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 169 Tahun 2020

Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gempol Kabupaten Cirebon

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
Perbup Nomor 169 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 169 Tahun 2020

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_169_Tahun_2020.pdf

Abstrak

analisis-jabatan-beban-kerja

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 169, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.169

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

Dalam rangka pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia paratur dan ketatalaksanaan serta membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, diperlukan penetapan hasil analisis jabatan an analisis beban kerja. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PermenPAN RB No. 1 Tahun 2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 30 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 169 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Desa

Download :
PERBUP NO 169 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA HARGO BINANGUN KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 169, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 169

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Hargo Binangun secara pasti di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 43 Tahun 2008 5. UU No. 6 Tahun 2014 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP RI No. 38 Tahun 2007 8. PP RI No. 78 Tahun 2007 9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012 10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015 11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016 12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012 13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005 14. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009 15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2 Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa : Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 169 Tahun 2009

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Banjarnegara No. 1281 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Download :
BD22SrD17.pdf

Abstrak

TUGAS POKOK FUNGSI-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 169, BD.2009/No.22 Seri D

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008.
Peraturan ini menjabarkan ketentuan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2009.
38 hal

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 169 Tahun 2015

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 29 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Mencabut :

PERPRES No. 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Download :
Perpres Nomor 169 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 169 Tahun 2022

Batas Desa Karangturi Kecamatan Mrebet

Desa

Download :
Perbup Kab. Purbalingga Tahun 2022 No 169_ocr.pdf

Abstrak

Batas Desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 169, BD.2022/NO.169

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Karangturi Kecamatan Mrebet

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan memberikan kepastian dan kejelasan terhadap batas wilayah suatu desa, perlu mengatur penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Karangturi Kecamatan Mrebet;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Karangturi Kecamatan Mrebet yang meliputi Penetapan dan Penegasan Batas. Peta Batas Desa Karangturi Kecamatan Mrebet sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
7 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 169 Tahun 1953

Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No. 169 Tahun 1953.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.