Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,135 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 167 Tahun 1963

Pengangkatan Kolonel Bambang Soepeno Sebagai Anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 167 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 167 Tahun 1957

Panitia Negara Urusan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.167 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 167 Tahun 2021

Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 167 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

KEGIATAN KONSTRUKSI - HARGA SATUAN POKOK

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 167, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 167 Seri E Nomor 97

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bcrtanggunB ja$ab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang undangan; bahwa untuk melakukan penilaian ke\4'ajaran atas beban ker;a dan biaya dalam rangka menvusun rencana kerja dan anggaran kegratan konstruksi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puru,orejo, perlu drsusun harga satuan pokok kegiatan konstruksi; hukum dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan konstruksi di lingkungan Pcmerintah Kabupaten Puru,orejo, diperlukan pengaturan harga satuan pokok kegiatan konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serLa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi di Lrngkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun l950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang fungsi HSPK, penerapan HSPK.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
37 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 167 Tahun 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup 167 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 167 Tahun 2019

Analisis Beban Kerja Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 167 Tahun 2019.pdf

Abstrak

ANALISIS BEBAN KERJA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 167, BD.2019/No.167

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Beban Kerja Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja Pegawai Negeri Sipil yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja; bahwa analisis beban kerja perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Analisis Beban Kerja Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan Penetapan Analisis Beban Kerja 3. Penyusunan Analisis Beban Kerja 4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
7 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 167 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Propinsi Jawa Tengah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Keppres No.167 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 167 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui

Perekonomian

Download :
Keputusan_Presiden_no_167 TH 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 167 Tahun 1953

Perutusan Delegasi Dagang RI Ke Australia, Philipina, Tiongkok Dan Jepang

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No. 167 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 167 Tahun 2000

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal Beserta Protokol

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_167_th_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 167 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur III

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara

Download :
pp no 167 tahun 1961.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 1963.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.