Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.104 peraturan dalam 1,151 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1967

Penugasan Umarjadi Untuk Menghadiri Sidang Ke-24 General Agreement On Tariffs And Trade Di Jenewa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 209 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1964

Pembentukan Presidium Kabinet Kerja Di Bidang Telkom

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 342 Tahun 1964 tentang Penambahan Anggota Dewan Telekomunikasi Seperti Termaksud Dalam Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 209 Tahun 1964

Download :
Keppres No 209 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1950

Penghapusan Ayat A Dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Keppres No.209 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1968

Pemberhentian Brigadir Jenderal TNI Pangsoeparto Dan Saudara Danardoyo Hadisasono S.H. Masing-Masing Sebagai Sekretaris Jenderal Dan Inspektur Jenderal Departemen Perkebunan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No 209 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 209 Tahun 1961

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 47 Tahun 1971 tentang Perobahan Ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 250; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2294)

Diubah dengan :

PP No. 7 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota D.P.R.G.R. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 Dan Yang Telah Dirobah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Tahun 1967 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2835)
PP No. 15 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
PERPRES No. 43 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Download :
pp no 209 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1963

Pengangkatan Daeng Ardiwinata Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Wakil Dari Golongan Politik

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 209 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1961

Pengangkatan Direksi Sementara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 209 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 209 Tahun 2019

Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap

Badan Layanan Umum

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_209_Tahun_2019.pdf

Abstrak

blud - tata cara kerja sama dengan pihak ketiga

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 209, BD.2019/NO.209

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan danpendapatan serta penerapan Pola Penerapan Keuangan BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyrakat yang efektif dan efisien, maka perlu mengoptimalkan potensi daerah pada BLUD UPTD Puskesmas melalui kerja sama dengan Pihak ketiga; bahwa kerja sama Pihak ketiga dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, sinergi, saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum, persamaan kedudukan, transparan, adil dan mengutaman kepentingan pelayanan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, menyebutkan bahwa tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada BLUD UPTD Puskesmas di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 47 Tahun 2016; PP No 28 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelaksanaan kerja sama, tahapan dan dokumen kerja sama, perubahan dokumen kerjsama, hasil kerjasama, penyelesaian perselisihan, berakhirnya kerjasama, pembinaan dan pengawasan, pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
11 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1966

Pengangkatan Saudara Ali A. Adi, SH. Dan Saudara T. Boestomi, SH. Anggota IKAHI Masing-Masing Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Golongan Hakim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.209 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 209 Tahun 2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Layanan Umum Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

TARIF - LAYANAN - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - UNIT PELAKSANA TEKNIS - PUSKESMAS

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 209, BD.2021/No.209

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 83 ayat (6) Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,BLUD mengenai tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang /jasa kepada masyarakat yang diatur peraturan Bupati serta berdasarkan usulana dari kepala UPT Puskesmas Bukit Selabu Nomor 800/550/PMK-BS/IX/2021 Tanggal 10 September 2021 selaku Pempinan BLUD UPT Puskesmas Bukit Selabu Perihal Usulan penetapan Tarif layanan BLUD UPT Puskesmas Bukit Selabu ,di pandang perlu ditetapkan dalam peraturan Bupati
Dasar hukum dalam peraturan ini: UU No 28 Tahun 1959;UU No I Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;PP No 23 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 79 Tahun 2018;Permenkes No 43 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perbup No 143 Tahun 2020
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Tarif layanan umum,Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif,tata cara pemungutan ,Pemanfaatan pendapatan,pembinaan dan pengawasan ,ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
15 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 1967.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.