PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 138, BD.2017/No.138
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
maka beberapa Peraturan Bupati yang mengatur
Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten
Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/ 2005 ; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/ 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/ 2009; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Ot.140/4/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/ 2009; Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/10/ 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/ 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/Prt / M / 2011; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2016; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002; Keputusan Menteri Pertanian No.404/Kpts/OT.210/6/2002; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan pelayanan perizinan, pendaftaran penanaman modal, izin lokasi, IPPT, izin lingkungan, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, SIUP, TDP, TDG, tanda daftar industri, izin usaha industri, SIUJK, izin usaha angkutan, izin trayek, izin bidang peternakan, izin bidang kesehatan hewan, izin bidang kesehatan masyarakat veteriner, izin bidang kesejahteraan hewan, perizinan rumah sakit, izin klinik, izin optik, izin penyalur dan toko alat kesehatan, izin penyelenggaraan apotek, izin penyelenggaraan toko obat, izin laboratorium klinik, tanda daftar usaha pariwisata, izin usaha bidang perikanan, izin rekalme, izin makam, daftar ulang, penyerahan perizinan dan non perizinan, kewenangan penandatanganan izin, penerbitan salinan surat izin dan non perizinan yang rusak atau hilang, pembatalan dan pencabutan izin, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, keterbukaan informasi, pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 tahun 2016 dicabut.
112 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 138 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa
ABSTRAK:
a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada; b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Bodosare, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 46 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Batas Desa; V. Cakupan Wilayah Administrasi; VI. Luas Wilayah; VII. Peta Batas Wilayah; VIII. Ketentuan Lain-Lain; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
6 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2018
kepegawaian - aparatur negara - jabatan/profesi/keahlian/sertifikasi
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 138, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72063
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Dan Asisten Pelatih Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengembangkan profesionalisme PNS dalam melaksanakan tuigas di bidang kepelatihan olahraga dan mendukung peningkatan prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional serta mendukung peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga pada DInas Pemuda dan Olahraga dengan Peraturan Gubernur.
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP NO. 11 Tahun 2017; Keppres No. 87 Tahun 1999 stdd PP No. 97 Tahun 2012; KEMENPAN No. KEP/75/M.PAN/7/2004; PERMENPANRB No. 33 Tahun 2011; PERMENPANRB No. 40 Tahun 2014; PERMENPANRB No. 41 Tahun 2014, PERKABKN No. 38 Tahun 2015; PERKABKN No. 39 Tahun 2015; PERMENPORA No. 1175 Tahun 2015; PERMENPORA No. 1176 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 20 Tahun 2016; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2016; KEPGUB No. 85 Tahun 2002; KEPGUB No. 851 Tahun 2002; PERGUB No. 58 Tahun 2008; PERGUB No. 276 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai formasi jabatan fungsional pelatih dan asisten pelatih olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
12 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 138 Tahun 2022
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun
2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan
Keuangan
- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor
954/925/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kabupaten
/Kota
di Aceh Tahun Anggaran 2022 dan
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/993/2022 tentang
Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana
Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran
2022, perlu dianggarkan belanja yang bersumber dari
bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya
Tahun Anggaran 2022;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya
Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; eraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022; Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1821/2021; Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/925/2022; Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/993/2022; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 59 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 105B, dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa dalam menjamin terpenuhinya hak setiap Warga Negara di Kabupaten Kotabaru untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kotabaru, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Koordinasi Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
Pembiayaan;
Pengendalian dan Pelaporan;
Pembinaan dan Pengawasan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 138 Tahun 2021
peran - dan - kewenangan - desa - dan - kelurahan - dalam - penurunan - stunting
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 138, BD 2021/138
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Dan Kewenangan Desa Dan Kelurahan Dalam Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penurunan kejadian stunting, Pemda telah menetapkan Perbup Garut No. 31 Tahun 2019 Dan sehubungan dengan ditetapkan Perpres No. 72 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang Peran dan Kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Penurunan Stunting.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permenkes No. 28 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Dan Kelurahan, Sasaran Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Dan Kelurahan, Pendekatan, KPM, Koordinasi Penyelenggaraan Di Tingkat Desa/Kelurahan, Peran Serta Masyarakat, Pemantauan Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 138 Tahun 2017
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PUGUK KECAMATAN SELUMA UTARA KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 138, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 138
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Kelurahan Puguk secara pasti di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 38 Tahun 2007
8. PP RI No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015
11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016
12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012
13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
14. Perda Kab. Seluma No. 13 Tahun 2009
15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 138, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengangkatan Deputi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi, Urusan Administrasi Dan Urusan Khusus
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 1965.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
