Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.104 peraturan dalam 1,248 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 197 Tahun 2010

Penghasilan dan Penghargaan Bagi Pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Garut

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
2010 Perbup garut No 197.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 197 Tahun 2021

Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 197 2021.pdf

Abstrak

Stuktur-organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 197, BD 2021/No.197

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Tugas Umum Jabatan, Tugas Pokok dan Uraian Tugas, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28), Peraturan Bupati Sumedang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 29, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1951

Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Surakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.197 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 197 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara "Aerial Survey"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 46 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Survai Udara (Panas)
Pasal 2 s.d. Pasal 20

Download :
pp no 197 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1953

Pengangkatan Penasehat Wakil RI Pada Second Session Ecape Railway Sub Committee Di Paris Keppres 197a Tentang Delegasi Indonesia Untuk Menghadiri Konferensi F.A.O. Di Roma

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No. 197 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Tentang Pajak Pembangunan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 197 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 197 Tahun 2019

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Desa

Download :
perbup kab tanah laut no 197-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP)

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 197, BD.2019/NO.221

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati Tanah Laut tentang pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6).
Peraturan Bupati ini mengatura Tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Pengisian Anggota BPD; Pengisian Anggota BPD Antar Waktu; Kelembagaan BPD; Penyelengaraan Musyawarah BPD Kepala Desa, anggota BPD, Perangkat Desa, Staff Perangkat Desa, dan Staff Administrasi BPD; Pengamanan; Larangan; Pengawasan dan Pembinaan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
48 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1961

Pengangkatan Direksi Sementara Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 197 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1965

Pengangkatan K.H. Fatah Jasina Sebagai Menteri Agama Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 197 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1964

Pengangkatan Njak Adam Kamil Sebagai Kepala Daerah Istimewa Aceh

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 197 Tahun 1964.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1961.