Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,162 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005

Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Peraturan BI No. 7-9-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 3F Tahun 2011

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
5161_PERWALI_NO_3_F_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - tata cara pemberian dan pemanfaatan

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3F, BD.2011/NO.60

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menindaklanjuti PP No 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka kejelasan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka dipandang perlu pengaturan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perwali tentang Tata Cara Pemberian dan Pemnafaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 69 Thun 2010; PP No 91 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 13 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2011; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2011; Perda Kota Surakarta No 13 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.
8 hlm

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.04/1999 Tahun 1999

Perlakuan PPN dan PPN Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KMK No. 231/KMK.03/2001 Tahun 2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Ekspor

Download :
PMK 132 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000

Toko Bebas Bea

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea

Download :
KMK_128_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Mencabut :

Permenkominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/3/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Download :
Permen Kominfo Nomor 11 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2014 Tahun 2014

Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Permen PUPR No. 05/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 Tahun 2019

Penyelenggaraan Central Counterparty Untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga Dan Nilai Tukar Over-The-Counter

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Peraturan BI No. 21-11-PBI 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015

Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Diubah dengan :

Permendag No. 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon
Permendag No. 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-Dag/Per/ 10/2015 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

Mencabut :

Permendag No. 40/M-DAG/PER/7/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2012 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon Bumi
Peraturan Menteri Perrdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2012 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon Bumi

Download :
Permendag No. 83 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 Tahun 2016

Pendampingan Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Kecil

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Koperasi, UMKM

Download :
Permen UKM Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 48A Tahun 2019

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024

Lingkungan Hidup

Download :
PERBUP Lombok Barat No 48A Tahun 2019.pdf

Abstrak

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHON 2019-2024

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024

ABSTRAK:

a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat; b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih belum terselesaikan dan mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai akses secara menyeluruh pada akhir tahun 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 29/PRT/M/2018 Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.