POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bengkulu, dipandang perlu menetapkan Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu.
UU No. 6 Drt. Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 5 Tahun 2014, UU NO. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016.
Peraturan Walikotaini mengatur tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu. Dimuat tentang ketentuan umum, kedudukan dan tugas, pola hubungan kerja, jalur koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan konsultasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, staf ahli,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 28 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN KELAS A PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 49 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Perlu membentuk Peraturan Wali Kota tetnang Pembentukan unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
Dasar Hukum dari Peraturan walikota Medan ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 14 ayat (6) ; UU No.8 Drt tahun 1956 ; UU no.14 Tahun 2008 ; UU No.25 Tahun 2009 ; UU No.32 Tahun 2009 ; UU No.5 Tahun 2014 ; UU No.21 Tahun 2014 ; PP No.22 Tahun 1973 ; PP No.50 Tahun 1991 ; PP No.35 Tahun 1992 ; PP No.27 Tahun 2012 ; PERMENLH No.6 tahun 2009 ; PERMENDAGRI No.2 tahun 2017 ; PERDA Kota Medan N0.5 Tahun 2016 ; PERWALI Medan No.1 Tahun 2017 ; PERWALI Medan No.49 Tahun 2017.
Peraturan Wali Kota Medan Ini mengatur tentang ketentuan umum , pembentukan , kedudukan, tugas dan fungsi dan susunan organisasi, uraian tugas, eselonisasi, tata kerja, ketentuan lain - lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
10 hlm, Lampiran : 1 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2018
PEMBENTUKAN - ORGANISASI - DAN - TATA - KERJA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - PENGEMBANGAN - PRODUKSI - IKAN - PADA - DINAS - PERTANIAN - DAN - PERIKANAN - KOTA - TASIKMALAYA
2018
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 24, BD 2018/24
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Produksi Ikan Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Produksi Ikan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.
UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP RI No. 12 Tahun 2017; Perda Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perwali Kota Tasikmalaya No. 40 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Produksi Ikan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Uraian Tugas; Kepegawaian; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
9 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD NOMOR 23/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
ABSTRAK:
a. Bahwa sehubungan dengan perubahan beberapa tugas pokok dan fungsi pada inspektorat maka peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi , Rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan peraturan walikota Madiun tentang perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi , Rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat;
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pembentukan Aparatur Negara,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Rincian Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Inspektorat.
peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi , Rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat berisi ketentuan baru mengenai susunan organisasi Inspektorat fungsi dan Tugas dari masing - masing bagian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
12 Halaman dan 1 Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengamanatkan bahwa Unit Kerja Layanan Pengadaan yang seianjutnya disebut UKPBJ adalah Unit Kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berbentuk struktural dan merupakan pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016; Peraturan Walikota Gorontalo No. 27 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengature beberapa perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, yaitu Mengubah ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf c; Mengubah bagian ketujuh dan paragrah 1; Mengubah ketentuan Pasal 42; Mengubah ketentuan Pasal 43; Mengubah ketentuan paragraf 2 pada bagian Ketujuh dan Pasal 44; Mengubah ketentuan Pasal 45; Mengubah ketentuan Paragraf 3 pada bagian ketujuh dan Pasal 46; Mengubah ketentuan Pasal 47; Mengubah ketentuan Paragraf 4 pada bagian ketujuh dan Pasal 48; Mengubah ketentuan Pasal 49; Mengubah ketentuan bagian kesembilan dan Paragraf 1 pada bagian kesembilan; Mengubah ketentuan Pasal 58; Mengubah ketentuan Pasal 59; Mengubah Ketentuan paragraf 2 pada bagian kesembilan dan Pasal 60; Mengubah ketentuan Pasal 61; Mengubah ketentuan Paragraf 3 pada bagian kesembilan dan Pasal 62; Mengubah ketentuan Pasal 63; Mengubah ketentuan Paragraf 4 pada bagian kesembilan dan Pasal 64; Mengubah ketentusin Paragraf 4 pada bagian kesembilan dan Pasal 65; Menyisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65a diantara Pasal 65 dan Pasal 66; Menghapus huruf b dan huruf g pada Pasal 91.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
Peraturan Walikota ini terdiri atas 19 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.290/2018, TLD 2018, LL SETDA KOTA TUAL : 10 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kelurahan Lodar El Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman kinerja guna memaksimalkan peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta pemberian motivasi yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal, maka perlu disusun uraian tugas dan jabatan secara sistematis dan terpadu. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual, maka perlu uraian tugas jabatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas organisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 54 Tahun 2003; PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2002; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri 80 Tahun 2015; Perda Nomor 2 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Kelurahan Lodar El Kota Tual.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka khusus Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Walikota Tual Nomor 41 Tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tual, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAN KOTA BENGKULU
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.
UU No. 6 Drt. Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 7 Tahun 1984, UU NO. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, UU NO. 13 Tahun 2006, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Dimuat tentang ketentuan umum, pembentukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, eselonering, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2018.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 10 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN SAPI PADA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin tersedianya daging sapi yang man, sehat, utuh dan halal perlu dibentuk unit pelaksana teknis Rumah Potong Hewan Sapi Kota Pontianak
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, UU No.33 Tahun 2004, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.63 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pembentukan; Klasifikasi; Kedudukan dan Struktur Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Wilayah Kerja; Tata Kerja; Pelaporan; Penganggaran; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Rumah Potong Hewan Sapi (RPH Sapi) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak
Peraturan ini memiliki 10 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
