Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,19 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 74B Tahun 2019

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016

Download :
562019-0074B.pdf

Abstrak

JAMINAN KESEHATAN DAERAH - penyelenggaraan

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74B, BD.2019/No.74B

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur; bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan, maka perlu adanya jaminan kesehatan; bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program -Jaminan Kesehatan Daerah, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pera tu ran Walikota tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan;
Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan, sasaran dan tata cara kepesertaan, organisasi jamkesda, pelayanan kesehatan jamkesda, jenis jaminan kesehatan daerah, pelayanan kesehatan yang dibatasi, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, tarif pelayanan, tata laksana pelayanan, penyelenggaraan jamkesda, pembiayaan jamkesda, monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 dicabut.
17 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16.A Tahun 2014

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM UNTUK KELUARGA MISKIN TAHUN 2014

APBD Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 Tahun 2013

Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 21/9/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi

Mencabut :

Peraturan BI No. 13/12/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah
Peraturan BI No. 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah

Download :
Peraturan BI No. 15-4-PBI 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 Tahun 2019

Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah

Download :
pojk 28-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002

Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 3/18/PBI/2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 4-8-PBI-2002.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 46 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3.A Tahun 2018

Biaya Operasional dan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

BUPATI DAN WAKIL BUPATI-BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3.A, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Operasional dan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu disediakan Biaya Operasional dan Biaya Penunjang OperasionalBupati dan Wakil Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional dan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 80 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; UU No. 34 Tahun 2007; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Biaya Operasional dan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dengan menetapkan batasan istilah yang diatur dalam pengaturannya. Diatur tentang Biaya Operasional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2/2018 Tahun 2018

Pedoman Alih Teknologi Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Permentan No. 99/Permentan/OT.140/10/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Pedoman Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
Permentan No. 06/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Download :
Permentan Nomor 7 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 1.C Tahun 2016

Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1.C, BD.2016/NO.1.C, TLD No. , LL. PROVINSI MALUKU: 28 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pemberian tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; PEPRES Nomor 77 Tahun 2013; PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011; PERMENPAN RB Nomor 34 Tahun 2011; PERMENPAN RB Nomor 63 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 41 Tahun 2014; PERDA PROMAL Nomor 22 Tahun 2014; PERDA PROMAL Nomor 23 Tahun 2014; PERDA PROMAL Nomor 24 Tahun 2014.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Tunjangan Kinerja Daerah yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada kelas jabatan dan capaian kinerja. Kinerja yang dinilai berdasarkan atas kinerja yang dicapai dalam satu masa penilaian dan bobot pekerjaan. Penilaian pekerjaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. uraian Tugas; b. resiko; c. jumlah Anggaran; d. volume Pekerjaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
28 hlm

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014

Pedoman Penilaian Pusat Pelatihan Pertanian Dan Perdesaan Swadaya Berprestasi

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 27/Per/ SM.820/J/04/13

Download :
Permentan Nomor 46 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.