Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,184 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19A Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2017

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
BD Pergub Nomor 19 A Tahun 2017.pdf_1.docx

Abstrak

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19A, BD Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor 19A

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2017

ABSTRAK:

-bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB 2013-2018 pada tahun 2016 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan target/asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan Sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehingga RKPD tahun 2017 perlu dilakukan perubahan; -bahwa Perubahan RKPD dimaksud sebagai acuan dalam mengarahkan pembangunan tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017, TERDIRI DARI 7 PASAL

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
TIDAK ADA
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 16.a Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

APBD

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 229A Tahun 1964

Memberhentikan Dengan Hormat Sdr. Jusuf Muda Dalam Dari Jabatannya Sebagai Presiden Direktur Bank Negara Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 229A Tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 171/KA/VII/2012 Tahun 2012

Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BATAN Batan No. 3 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download :
Perka BATAN Nomor 171 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/OT.140/12/2013 Tahun 2013

Pedoman Budidaya Kelapa (Cocos Nucifera) yang Baik

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 130 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Penyusutan Arsip Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Arsip Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 67/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Kepmen KKP No. 67/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2010 tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 50 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.02/2018 Tahun 2018

Perubahan Kedua atas POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan OJK No. 36/POJK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Download :
pojk 26-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tahun 2010

Industri Farmasi

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
Permenkes No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi

Mencabut :

Kepmenkes Nomor 245/Menkes/SK/X/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi

Download :
Permenkes Nomor 1799 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 47A Tahun 2019

PENGEMBANGAN KAMPUNG KB KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kesehatan

Download :
PERBUP Lombok Barat No 47A Tahun 2019.pdf

Abstrak

pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Lombok Barat;

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN KAMPUNG KB KABUPATEN LOMBOK BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa Kampung KB meningkatkan kualitas pembangunan keluarga meru pakan sarana untuk hidup masyarakat dan serta pembangunan sektor kesehatan, kependudukan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Lombok Barat; c. bahwa pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengembangan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Barat;
Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2011 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI TENT ANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
14

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut :

Permenkop UKM No. 11 /PER/M.KUKM/ XII /2013 Tahun 2013 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

Download :
Permen UKM Nomor 24 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 1964.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.