Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
3.Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 124 Tahun 2015
Peratuarn bupati Nomor 161 Tahun 2019 tentang Pendoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluaran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
tARA cara PENGHITUNGAN - PENGANGGARAN dalam ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - ADMINISTRASI PENGAJUAN PENYALUARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN - BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan .Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,dan Tertib Administrasi Pengajuan ,Penyaluaran,dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentag tata cara penghitungan .penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ,dan tertib administrasi pengajuan ,penyaluaran,dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimna telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara penghitungan .penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ,dan tertib administrasi pengajuan ,penyaluaran,dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik ,Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupatenyang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 6 Tahun 2002;UU No 33 Tahu 2004;UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 seabagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 5 Tahun 2009 seabagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018;Permendagri No 36 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 36 Tahun 2018;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perda No 7 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur mengenaitata cara penghitungan .penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ,dan tertib administrasi pengajuan ,penyaluaran,dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik,ketentuan umum,Pehitungan bantuan keuangan,Penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah,Pengajuan bantuan keuangan,verivikasi kelengkapan adminstrasi,Penyaluran bantuan keuangan,Pelaporan dan Peratnggungjawaban pengunaan bantuan keuangan,ketentuan lain - lain ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Mencabut Peratuarn bupati Nomor 161 Tahun 2019 tentang pendoman tata cara penghitungan .penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ,dan tertib administrasi pengajuan ,penyaluaran,dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik
14 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 124 Tahun 2019
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiKawasan Ekonomi Khusus / KEK
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERPRES No. 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
Diubah dengan
PERPRES No. 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 124, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pemberhentian Kolonel Infanteri Prijatna Patmadiwiria Dari Jabatan Sebagai Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 1963.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan pengawasan
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Pencabutan Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 61 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 124 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (TKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan, kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2006 tentang Pembentukan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan PerlindunganAnak (TKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan utamanya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas DaerahProvinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur tersebut sudah tidaksesuai, oleh karena itu perlu diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan Tnn Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (tKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Perat.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, tugas dan fungsi. susunan organisasi, tata kerja, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2008.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2006 dicabut
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
